Menteri Ferry: Negara Akan Tarik Lahan yang Dibakar!

“Kalau ada lahan terbakar sebesar itu maka kami diskualifikasi izinnya. Kami tarik kepada negara, supaya kapok dia,” kata Ferry, Jakarta, Rabu (17/6/2015).

Misalnya, kata Ferry, apabila pemegang HGU 40.000 hektare terbukti dengan sengaja membakar 15.000 hektare lahan, maka lahan yang dibakar itu akan diambil oleh negara. Rehabilitasi lahan yang dibakar memang menjadi tanggung jawab negara.

Namun, pengusaha nakal yang membakar lahan itu pun tidak akan memperoleh manfaat dari tujuannya membakar lahan. “Jadi negara pun bertanggung jawab dan ini merupakan langkah preventif,” tegas Ferry.

Ferry mencurigai adanya praktik pembakaran lahan oleh oknum, sebab di beberapa kasus kebakaran lahan yang terjadi seolah-oleh bergiliran. “Titik api sangat tinggi di Riau, Jambi dan Sumatera Utara secara bersamaan, cenderung dari awal sampai pertengahan tahun. Lalu, Kalimantan Barat dan Kalimantan tengah, dari pertengahan tahun sampai akhir. Jadi seolah-olah berbagi tugas. Saya melihat ada keanehan,” sambung Ferry.

Guna menekan kebakaran lahan, Ferry menuturkan kedepan pemerintah berencana mengumpulkan para pemangku kepentingan untuk melakukan pemetaan titik panas (hotspot), sebaran asap, dan lahan bekas terbakar.

Dari tiga peta ini, pemerintah berharap bisa memetakan daerah mana saja yang berpotensi dibakar oleh oknum tak bertanggung jawab.