Jokowi Ancam Copot Menteri, Ini Komentar Jonan

Jonan bilang, lebih baik hal itu langsung ditanyakan kepada Presiden. "Anda mesti tanya yang komentar (begitu), kok tanya saya. Kan Presiden enggak bilang menteri yang mesti dicopot siapa, kan dia bilang eksekutornya, kalau perlu menterinya. Lah kemarin tanya enggak siapa yang menterinya akan dicopot?" tanya Jonan kepada wartawan di Kantor Kemenhub, Jakarta, Kamis (18/6/2015) malam.

Dia menjelaskan, saat ini ada 18 kementerian-lembaga yang memiliki kewenangan di Pelabuhan Tanjung Priok. Itu artinya, lanjut Jonan, ada 18 menteri atau kepala lembaga yang memiliki tanggung jawab di pelabuhan yang awalnya dikembangkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada akhir abad ke-19 itu.

"Lah iya, coba tanya ke Presiden, menteri yang mana dari 18 (menteri atau kepala lembaga) itu yang mau dicopot," kata mantan Dirut KAI ini.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, yang juga memiliki kewenangan terkait distribusi perdagangan ekspor dan impor di Pelabuhan Tanjung Priok, menyatakan bahwa dwell time (masa tunda kontainer) disebabkan oleh ketidakdisiplinan para pengimpor.

Dia mengatakan, banyak pengimpor yang baru mengurus berbagai perizinan setelah barang impor masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok. Alhasil, barang tersebut jadi menumpuk di terminal peti kemas.

Sementara itu, Manteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo justru menilai, kemarahan Presiden Jokowi terkait masa tunda kontainer ini sebagai pelecut semangat. "Saya kira bagus itu untuk menyemangati. Kan 18 kementerian-lembaga ini sama-sama bekerja karena pelayanan kepada masyarakat harus terus ditingkatkan lagi dari waktu ke waktu," ujar Indroyono, kemarin.