Menteri Susi: Banyak Oknum Pejabat Hanya Ingin Cepat Dapat Komisi

"Saya sudah kirimkan SMS-SMS tadi kepada Pak Bupati Sangihe. Saya berharap mendapat follow-up," kata Susi, Jakarta, Senin (22/6/2015).

Susi mengatakan, bagaimanapun juga, ikan yang ada di perairan Sulawesi Utara harus ditangkap oleh nelayan-nelayan Indonesia, diproses di Indonesia, dan dengan mempekerjakan orang-orang Indonesia. Kalaupun harganya menarik untuk pasar luar negeri, boleh saja diekspor ke luar.

Persoalannya, lanjut Susi, sejak dulu para investor asing di sektor perikanan ini berjanji akan membangun industri pemrosesan ikan di Indonesia. Kenyataannya, kata Susi, para pelaku asing hanya membawa kapal tangkap mereka ke perairan Indonesia, dan membawa ikan ke luar negeri.

"Ini tidak boleh (terjadi lagi). Harus bangun pabrik dulu, dan yang menangkap adalah nelayan lokal. Ini contohnya di Bitung, kondisinya sudah membaik. Apakah benar Bitung jilid II ini akan terjadi di Sangihe? Saya tetap menginginkan investor membangun pabrik," ucap Susi.

Susi membuka lebar kesempatan bagi investor untuk membangun pabrik di Indonesia dan bekerja sama dengan mitra lokal. Sebab, pembangunan cold storage misalnya tidak boleh seluruhnya dari penanaman modal asing (PMA), begitu pula dengan usaha penangkapan ikan yang tertutup bagi pihak asing.

Susi juga mengatakan, kalau sekadar menangkap ikan, orang-orang Indonesia memiliki kemampuan yang tak diragukan. Susi yakin, nelayan Indonesia juga lihai mengoperasikan kapal jenis pumpboat, dan tidak sekadar menjadi anak buah kapal (ABK).

"Saya yakin orang kita bisa, cuma tidak diberikan kesempatan. Ini karena banyak oknum pejabat hanya menginginkan cepat dapat comission fee daripada memberdayakan masyarakatnya untuk bisa mandiri," kata Susi.

Terkait kasus banyaknya nelayan asing yang beroperasi di laut Kepulauan Sangihe, Susi berharap, Bupati membuka mata dan mau memberdayakan masyarakatnya. Terlebih lagi, Sangihe merupakan salah satu sentra perikanan yang mendapat bantuan program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 100 miliar.

"(Oknum) kita ini terbiasa, comission based. Panggil kapal dari Filipina, suruh tangkap (ikan), pejabatnya dapat. Saya sudah SMS-kan, SMS-SMS tadi kepada Bupati Sangihe. Saya tunggu balasannya. Kalau kami (KKP), jelas tidak boleh kapal nelayan asing tangkap ikan di Indonesia. Itu sama saja dengan mengizinkan petani luar negeri mengerjakan sawah di Indonesia," kata Susi.

Baca juga: DPR Sindir Kebijakannya Bikin Nelayan Jualan Togel, Ini Tanggapan Susi