Anggota DPR: Blok Migas yang Akan Habis Kontraknya Harus Dikelola Negara!

Lihat Foto

Platforms atau anjungan lepas pantai milik TEPI berada di lapangan gas Jempang dan Metulang. Rig pengeboran gas akan masuk ke sini pada 21 April 2015. Jempang dan Metulang merupakan proyek ketiga TEPI di South Mahakam. Anjungan ini terdiri di tengah laut yang jaraknya 35 Km dari Balikpapan.(Kompas.com/Dani J)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VII DPR Syaikhul Islam Ali mengapresiasi keputusan pemerintah untuk memberikan 70 persen pengelolaan blok Mahakam kepada Pertamina. Namun ia mengingatkan, pemerintah juga harus memperhatikan blok-blok dan wilayah pertambangan lainnya yang akan habis kontraknya.

“Tidak hanya blok Mahakam yang kita take over, blok migas dan kontrak kerja pertambangan lainnya yang akan habis kontraknya harus dikelola negara. Nanti BUMN yang ditugasi langsung dalam operasionalnya,” kata Wakil Sekretaris FPKB itu dalam siaran persnya, di Jakara, Rabu (24/6/2015).

Ia pun menilai, langkah terkait Blok Mahakam tersebut sudah tepat dan sesuai dengan komitmen Pemerintah. PKB mendukung penuh kebijakan Pemerintah itu.

“Saya apresiasi keputusan Pemerintah itu. Angka 70 persen harus dilihat positif karena yang terpenting Pertamina sebagai National Oil Company (NOC) pegang mayoritas,” kata Ali.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang