Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perlukah Presiden "Reshuffle" Menteri Ekonomi Sekarang?

Kompas.com - 08/07/2015, 20:18 WIB
Yoga Sukmana

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Tidak optimalnya kinerja ekonomi nasional membuat isu reshuffle menteri-menteri di bidang ekonomi kian kencang. Lantas, apakah perlu Presiden melakukan perombakan kabinet saat ini?

Menurut Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Ari Kuncoro, reshuffle menteri di bidang ekonomi akan memberikan suasana baru dan optimisme baru.

"Jadi, reshuffle itu memberikan suasana baru ya. Kita punya manajemen baru. Akan ada ekspektasi dan semangat baru. Tapi, kalau (menteri baru) kemampuannya enggak keluar juga, ya sama saja. Kalau orang baru masih belajar juga, ya gimana, repot lagi," ujar Ari ditemui seusai acara pemaparan laporan perekonomian Indonesia oleh Bank Dunia di Jakarta, Rabu (8/7/2015).

Dia menjelaskan, sebenarnya saat ini yang lebih penting ialah adanya perubahan jajaran pejabat di bawah Direktur Jenderal, yaitu pejabat eselon II ke bawah, di kementerian. Pasalnya, para pejabat tersebut yang merupakan eksekutor dan banyak memberikan persetujuan suatu proyek.

"Pejabat Dirjen ke bawah ini yang tanda tangan (proyek). Jadi, yang penting ya ini," kata dia.

Menurut dia, percepatan pergantian jajaran pejabat di bawah tingkat Dirjen akan membuat realisasi proyek-proyek pembangunan infrastruktur akan berjalan lebih cepat.

Saat ini, kata dia, penyerapan anggaran oleh kementerian dan lembaga masih sangat minim. Hal itu menjadi salah satu penyebab melambatnya laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2015 ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com