LKPP: 179 Paket Pengadaan Senilai Rp 100 Triliun Belum Terbeli dalam "E-catalogue"

Sejauh ini masih ada 179 paket dengan potensi transaksi lebih kurang Rp 100 triliun yang belum dibeli.

"Jadi, LKPP membangun e-catalogue, sudah ada 40.000 barang di situ yang boleh dibeli langsung tanpa tender, dan nilai transaksi tahun ini sampai bulan Juli Rp 15 triliun, sama dengan transaksi keseluruhan pada 2014," kata Kepala LKPP Agus Prabowo di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (6/8/2015).

Untuk meningkatkan transaksi e-catalogue, LKPP akan mendorong lebih banyak pengusaha untuk berpartisipasi. Di samping itu, LKPP akan mendorong pemerintah daerah untuk mulai bertransaksi melalui e-catalogue.

"Pengusaha, penjualnya, harus mau ikut serta, tertarik. Daerah juga mulai dipersilakan coba dengan katalog lokal," ujar dia.

Agus mencontohkan langkah yang sudah dilakukan Menteri Perhubungan Igansius Jonan dalam memanfaatkan e-catalogue. Belum lama ini, Jonan membeli 1.000 bus melalui e-catalogue.

Menurut dia, sistem e-catalogue yang mengedepankan transparansi tersebut mampu menekan tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang dan jasa. Ia juga menilai, sistem e-catalogue bisa mengefisienkan waktu pengadaan.

"Menhub Jonan, dia punya pagu anggaran, kemudian beli, selisihnya 20 persen penghematan. Itu bukti efisiensi, jadi sperti e-commerce-lah ya," kata dia.

Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP Sarah Sadiqa menambahkan bahwa sejauh ini Kementerian Kesehatan menjadi lembaga yang paling aktif membeli barang dan jasa melalui e-catalogue. Lebih kurang 700 dari 900 jenis obat yang harus dibeli Kemenkes sudah tersedia di dalam e-catalogue LKPP.

Sarah menyampaikan bahwa LKPP akan terus menyesuaikan katalog dengan kebutuhan pemerintah. LKPP tengah menganalisis barang apa saja yang menjadi keperluan rutin dan paling banyak dibeli pemerintah.