Pemerintah Diminta Ungkap Pihak di Balik Membengkaknya Utang Luar Negeri

JAKARTA, KOMPAS.com - Analis Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia Dani Setiawan mengatakan, melambungnya utang pemerintahan Indonesia merupakan imbas dari berbagai proyek perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan sejumlah konglomerat. Menurut dia, sebaiknya pemerintah membuka data siapa saja pihak yang selama ini membuat utang Indonesia kian melambung.

"Pemerintah harus menunjuk hidung konglomerat dan perusahaan BUMN yang paling banyak ngutang ke luar negeri. Selama ini kan kita bilangnya pemerintah terus (yang berutang)," ujar Dani dalam diskusi di Jakarta, Minggu (23/8/2015).

Terlebih lagi, pemerintah berencana meningkatkan penarikan utang baru dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016. Dani menduga, publik mengetahui pihak-pihak yang menyebabkan banyaknya utang pemerintah ke luar negeri. Namun, pemerintah enggan terbuka.

"Saya rasa mereka diketahui publik. Jangan sampai mereka ini yang pinjam utang keluar negeri bikin kita menanggung beban moneter yang besar," kata Dani.

Berdasarkan data AEPI, penarikan utang luar negeri dalam APBN-P 2015 sebesar Rp 48,6 triliun. Sementara dalam RAPBN 2016, meningkat drastis sebesar Rp 72,8 triliun.

Melihat angka tersebut, kata Dani, pemerintah nampak tidak serius mengurangi utang negara ke luar negeri.

"Kami tidak lihat presiden ada niat mengurangi ketergantungan utang luar negeri maupun surat negara," kata Dani.

Dani lantas mempertanyakan apa yang melatarbelakangi pemerintah untuk meningkatkan utang luar negeri. Oleh karena itu, Dani menilai pemerintah perlu mengungkap siapa saja yang kerap berutang ke luar negeri dalam jumlah besar agar masyarakat ikut mengawasinya.

"Tahun ini mau liberalisasi apa yang mau didorong melalui kebijakan utang luar negeri? Harus dibuka supaya rakyat juga bantu kontrol," kata Dani.