Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tarik Investor, Pemerintah Juga Harus Pangkas Birokrasi

Kompas.com - 29/08/2015, 18:08 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Sustainable Development Indonesia, Drajad Wibowo mengatakan, untuk menarik investor menanamkan modalnya, pemerintah tidak cukup hanya menerapkan kebijakan insentifpajak semacam tax holiday (pembebasan pajak). Pemerintah juga harus memangkas birokrasi berbelit-belit yang selama ini membuat investor kesulitan.

"Pemerintah harus benar-benar probisnis, membuat orang nyaman berproduksi di Indonesia. Kita semua sudah tahu hambatannya, tolong pangkas," kata Drajad saat diskusi bertajuk Paket Mujarab Anti Lesu di Jakarta, Sabtu (29/8/2015).

Ia menambahkan, pemerintah saat ini tengah menyusun paket kebijakan ekonomi untuk membenahi persoalan yang ada. Menurut dia, dalam penyusunan paket tersebut perlu melibatkan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi. Sebab, Yuddy merupakan ujung tombak pemangkasan sistem birokrasi yang berbeli-belit itu.

"Jadi harus dipangkas jumlah prosedural perizinannya. Kalau sebelumnya 15, pangkas jadi lima. Kalau sebelumnya perlu waktu satu bulan, pangkas jadi tujuh hari," kata dia.

Dengan adanya pemangkasan birokrasi tersebut, ia mengatakan, pengusaha akan berpikir jika pemerintah serius membenahi persoalan ekonomi yang terjadi. Dengan demikian, niat pengusaha untuk menanamkan investasinya kian meningkat. "Kalau tidak, mereka tidak akan berani menaruh uang di Indonesia," ujarnya.

Lebih jauh, Drajad juga menyoroti soal penyerapan anggaran di daerah yang masih rendah. Ia menilai, kepala daerah tidak perlu takut menggelontorkan APBD untuk merealisasikan proyek yang telah dicanangkan selama sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Presiden, kata dia, perlu membuat payung hukum yang menjamin kepala daerah akan terhindar dari upaya kriminalisasi dari oknum penegak hukum. "Tapi payung hukum itu juga harus memberikan jaminan agar kepala daerah itu tidak menyalahgunakan wewenangnya. Karena banyak kepala daerah yang jadi pasien KPK. Jadi jangan kita buat solusi tapi membuat masalah baru," ujarnya.

baca juga: Datangkan Valas, Jokowi Segera Keluarkan Paket Kebijakan Besar

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com