Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menhub Perlu Perintahkan Angkasa Pura untuk Hapus "Charge" Avtur

Kompas.com - 13/09/2015, 14:11 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaean mengatakan, yang disampaikan Menhub Ignasius Jonan terkait mahalnya harga avtur PT Pertamina memang benar adanya.

Namun, dia melanjutkan, Jonan mesti paham kenapa harga avtur tersebut mahal. Dengan begitu, kata Ferdinand, Jonan tidak perlu mengkritisi lewat media.

"Langsung ke jantung masalah, selesaikan dengan kerja konkret. Sehingga tidak terkesan lingkaran pejabat kita sekarang sedang berlomba cari popularitas dengan pencitraan," kata Ferdinand, Minggu (13/9/2015).

Dia bilang, tidak perlu pemerintah mengkritik pemerintah sendiri di ruang publik. Semuanya seharusnya bisa diselesaikan di ruang rapat kabinet, dan bukannya diumbar ke publik. Ferdinand juga mengatakan, Jonan tidak perlu membuat pernyataan yang memberikan kesan seolah-olah Pertamina berbisnis dengan tidak benar lantaran harga avturnya lebih tinggi. Padahal penyebabnya adalah pemerintah sendiri.

"Jonan perlu tahu penyebab mahalnya avtur produksi Pertamina, salah satunya adalah adanya fee charge Angkasa Pura kepada Pertamina atas penjualan avtur di bandara," jelas Ferdinand.

Menurut dia, mestinya Angkasa Pura tidak perlu mengutip fee dari Pertamina supaya bisa menekan harga jual avtur. Ferdinand pun berharap Jonan menegur Angkasa Pura, dan meminta AP untuk menghapus fee tersebut. Penyebab kedua mahalnya harga avtur adalah kilang Pertamina yang sudah tua, sehingga biaya produksi avtur jadi lebih mahal.

"Inilah dua pokok utama mahalnya avtur Pertamina yang mestinya diselesaikan oleh pemerintah dan tidak akan bisa hanya diselesaikan oleh Pertamina," pungkas Ferdinand.

Sebelumnya, Ignasius Jonan meminta harga avtur dari Pertamina diturunkan. Perhitungan Jonan, harga avtur Pertamina saat ini lebih mahal 20 persen dibandingkan harga internasional. Mantan Dirut KAI itu menjelaskan, biaya operasional pesawat di Indonesia hampir 50 persennya disumbang oleh harga avtur. Oleh karena itu, mahalnya harga avtur akan sangat membebani maskapai.

"Kalau mau mendorong pariwisata, meningkatkan jumlah penumpang pesawat, atau mobilitas lebih tinggi, kalau mau harga tiket pesawat kompetitif, ya bahan bakar harus turun, karena bahan bakar ini itu kira-kira 50 persen dari total biaya operasinya airlines," kata Jonan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Temui Pemda Klungkung, Kemenkop UKM Pastikan Tak Ada Pembatasan Jam Operasional Warung Kelontong

Temui Pemda Klungkung, Kemenkop UKM Pastikan Tak Ada Pembatasan Jam Operasional Warung Kelontong

Whats New
Dongkrak Transaksi Nontunai, Bank DKI Gandeng Komunitas Mini 4WD

Dongkrak Transaksi Nontunai, Bank DKI Gandeng Komunitas Mini 4WD

Whats New
Apakah Gopay Bisa Tarik Tunai?

Apakah Gopay Bisa Tarik Tunai?

Earn Smart
Limit Tarik Tunai BRI Simpedes dan BritAma di ATM

Limit Tarik Tunai BRI Simpedes dan BritAma di ATM

Earn Smart
Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu BNI via HP Antiribet

Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu BNI via HP Antiribet

Earn Smart
Apakah DANA Bisa Tarik Tunai? Bisa Pakai 5 Cara Ini

Apakah DANA Bisa Tarik Tunai? Bisa Pakai 5 Cara Ini

Whats New
OJK Terbitkan Aturan 'Short Selling', Simak 8 Pokok Pengaturannya

OJK Terbitkan Aturan "Short Selling", Simak 8 Pokok Pengaturannya

Whats New
2 Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu Mandiri di ATM Pakai HP

2 Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu Mandiri di ATM Pakai HP

Earn Smart
3 Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu ATM BCA Modal HP

3 Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu ATM BCA Modal HP

Spend Smart
Ketidakpastian Global Meningkat, Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tetap di Atas 5 Persen

Ketidakpastian Global Meningkat, Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tetap di Atas 5 Persen

Whats New
Pada Pertemuan Bilateral di Kementan, Indonesia dan Ukraina Sepakati Kerja Sama Bidang Pertanian

Pada Pertemuan Bilateral di Kementan, Indonesia dan Ukraina Sepakati Kerja Sama Bidang Pertanian

Whats New
Semakin Mudah dan Praktis, Bayar PKB dan Iuran Wajib Kini Bisa lewat Bank Mandiri

Semakin Mudah dan Praktis, Bayar PKB dan Iuran Wajib Kini Bisa lewat Bank Mandiri

Whats New
Ketidakpastian Global Meningkat, Sri Mulyani: Sistem Keuangan RI Masih dalam Kondisi Terjaga

Ketidakpastian Global Meningkat, Sri Mulyani: Sistem Keuangan RI Masih dalam Kondisi Terjaga

Whats New
Pesan Luhut ke Prabowo: Jangan Bawa Orang-orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintah Anda

Pesan Luhut ke Prabowo: Jangan Bawa Orang-orang "Toxic" ke Dalam Pemerintah Anda

Whats New
Barang Bawaan Pribadi dari Luar Negeri Tak Lagi Dibatasi, Ini Pesan Bea Cukai ke 'Jastiper'

Barang Bawaan Pribadi dari Luar Negeri Tak Lagi Dibatasi, Ini Pesan Bea Cukai ke "Jastiper"

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com