Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kalla Nilai Swasembada Sapi Harus Mulai dari Sekarang

Kompas.com - 16/09/2015, 18:55 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui tidak mudah bagi pemerintah mencapai target swasembada daging sapi dalam lima tahun. Kendati demikian, upaya pencapaian target swasembada daging sapi tersebut harus dimulai dari sekarang.

"Saya kira kalau kita mulai lima tahun yang lalu, sekarang sudah swasembada. Jadi berapa pun itu harus mulai dari sekarang," kata Kalla di Kantor Kementerian Pertaniana Jakarta, Rabu (16/9/2015).

Diakui Kalla, meningkatkan produktivitas daging sapi bukan perkara mudah mengingat daging sapi merupakan produk peternakan, bukan industri. Diperlukan waktu bagi pemerintah untuk mencapai swasembada daging sapi. Untuk mencapai target tersebut, Kalla menekankan perlunya memperbanyak bibit sapi. Sejauh ini, pemerintah masih memerlukan impor bibit sapi untuk disebarkan ke daerah-daerah.

"Dibibitkan ke daerah-daerah yang banyak tebu, sawit, nenas supaya itu kemudian dapat lebih cepat dan lebih murah. Nanti kita kerahkan kredit-kredit KUR (kredit usaha rakyat dan sebagainya," ujar Kalla.

Meskipun begitu, Kalla mengakui untuk saat ini pemerintah masih tergantung pada impor daging sapi. Namun, pemerintah akan terus mengurangi impor guna mencapai target swasembada daging sapi.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebelumnya mengingatkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk tidak mengulangi kesalahan presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono, dalam mematok target swasembada daging. Menurut Ketua KPPU Syarkawi Rauf, target swasembada daging dalam lima tahun tidak realistis.

Swasembada daging paling tidak bisa dicapai dalam waktu 10 tahun atau dalam dua periode pemerintahan. Menurut dia, jika pemerintahan SBY ketika itu ingin mencapai swasembada daging sapi pada 2015, maka pemerintah harus mengurangi impor daging hingga 50 persen dalam lima tahun pemerintah.

Setiap tahunnya, pemerintah sedianya mengurangi 10 persen impor daging. Namun, impor daging terus dilakukan tanpa adanya pengurangan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pos Indonesia Ubah Aset Gedung Jadi Creative Hub E-sport

Pos Indonesia Ubah Aset Gedung Jadi Creative Hub E-sport

Whats New
IHSG Lanjutkan Kenaikan Tembus Level 7300, Rupiah Tersendat

IHSG Lanjutkan Kenaikan Tembus Level 7300, Rupiah Tersendat

Whats New
Pengusaha Korea Jajaki Kerja Sama Kota Cerdas di Indonesia

Pengusaha Korea Jajaki Kerja Sama Kota Cerdas di Indonesia

Whats New
Menko Airlangga Siapkan Pengadaan Susu untuk Program Makan Siang Gratis Prabowo

Menko Airlangga Siapkan Pengadaan Susu untuk Program Makan Siang Gratis Prabowo

Whats New
Enzy Storia Keluhkan Bea Masuk Tas, Stafsus Sri Mulyani: Kami Mohon Maaf

Enzy Storia Keluhkan Bea Masuk Tas, Stafsus Sri Mulyani: Kami Mohon Maaf

Whats New
Waskita Karya Optimistis Tingkatkan Pertumbuhan Jangka Panjang

Waskita Karya Optimistis Tingkatkan Pertumbuhan Jangka Panjang

Whats New
Apresiasi Karyawan Tingkatkan Keamanan dan Kenyamanan di Lingkungan Kerja

Apresiasi Karyawan Tingkatkan Keamanan dan Kenyamanan di Lingkungan Kerja

Whats New
Potensi Devisa Haji dan Umrah Capai Rp 200 Triliun, Menag Konsultasi dengan Sri Mulyani

Potensi Devisa Haji dan Umrah Capai Rp 200 Triliun, Menag Konsultasi dengan Sri Mulyani

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 68 Sudah Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 68 Sudah Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Whats New
MARK Tambah Jajaran Direksi dan Umumkan Pembagian Dividen

MARK Tambah Jajaran Direksi dan Umumkan Pembagian Dividen

Whats New
Miliki Risiko Kecelakaan Tinggi, Bagaimana Penerapan K3 di Lingkungan Smelter Nikel?

Miliki Risiko Kecelakaan Tinggi, Bagaimana Penerapan K3 di Lingkungan Smelter Nikel?

Whats New
Pemerintah Akan Revisi Aturan Penyaluran Bantuan Pangan

Pemerintah Akan Revisi Aturan Penyaluran Bantuan Pangan

Whats New
Kolaborasi Pentahelix Penting dalam Upaya Pengelolaan Sampah di Indonesia

Kolaborasi Pentahelix Penting dalam Upaya Pengelolaan Sampah di Indonesia

Whats New
Menteri Teten Ungkap Alasan Kewajiban Sertifikat Halal UMKM Ditunda

Menteri Teten Ungkap Alasan Kewajiban Sertifikat Halal UMKM Ditunda

Whats New
Viral Video Petani Menangis, Bulog Bantah Harga Jagung Anjlok

Viral Video Petani Menangis, Bulog Bantah Harga Jagung Anjlok

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com