Paket Kebijakan Ekonomi Dinilai Tidak Ada Greget

"Iya enggak ada gregetnya. Ini kan memang belum riil apa sih kebijakannya. Dari sekian banyak aturan itu yang mesti dibenerin. Ini kan baru sekedar peraturan dan dampaknya belum dirasakan oleh masyakarat. Sekarang ini yang dibutuhkan yang bener benar masyakarat itu bisa merasakannya," ujar Kepala Kajian Kemiskinan dan Perlindungan Sosial LPEM UI Teguh Dartanto di Jakarta, Minggu (20/9/2015).

Menurut dia, penyaluran dana yang menjadi prioritas paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah bukanlah kebijakan baru. Kebijakan itu dinilai hanya memiliki skema dan nama yang berbeda saja dari kebijakan serupa pemerintahan lalu.

"Dulu ada subsidi desa walaupun diberikan oleh pemerintah daerah, kalau sekarang kan oleh pemerintah pusat. Dari pusat turun ke desa, jadi ini hanya sekedar menggantikan saja. Memang jumlahnya lebih besar, Rp 20 triliun ini bukan duit baru. Dulu juga sudah ada. Jadi belum terasa lebih nendang gitu," kata dia.

Satu hal yang menjadi halangan kebijakan penyaluran dana desa kata Teguh yaitu masih rendahnya serapan anggaran di tingkat daerah. Masih mengendapnya Rp 273 triliun dana di daerah menjadi fakta sahih belum maksimalnya penyerapan anggaran yang sudah diberikan pemerintah pusat.

Dia menjelaskan, belum terserapnya dana sebesar itu lantaran para pejabat daerah ketakutan dipidanakan akibat penyerapan anggaran tersebut. Saat ini kata dia, aturan tender proyek sangatlah ketat.

"Misalnya 'kalau ini saya mau inovasi dan akrobat', ya takut juga kan karena banyak juga kasus yang lakukan inovasi penyerapan anggaran di perkarakan. Presiden sudah beri jaminannya dengan syarat keputusan bersama tapi yang di bawah itu yang kaya begitu tadi (ketakutan)," kata dia.

Seharusnya ucap Teguh, pemerintah membuat program-program padat karya musiman. Misalkan, saat musim kemarau ada program-program kerja kontrak bagi petugas kebersihan di berbagai daerah. Menurutnya hal itu langsung menyerap tenaga kerja dan berguna untuk mencegah banjir di saat musim hujan nanti.

"Saya salut sama Pemda DKI, sekarang DKI punya banyak pekerja kontrak kebersihan kan, ini kan bentuk antisipasi banjir musim hujan nanti. Yang begini-begini padat karya," ucap dia.

Lantaran paket kebijakan belum jelas, Teguh menilai masih perlu ada paket kebijakan susulan. Namun dia menegaskan paket kebaikan tersebut harus lebih terukur dan jelas kapan akan dikeluarkan sehingga pasar tak menunggu dalam ketidakpastian.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengakui, paket kebijakan yang diumumkan pemerintah belum cukup jelas. Pelaku usaha khususnya masih menunggu rincian deregulasi dan debirokratisasi dari Kementerian/Lembaga yang berkepentingan. "Saya akui pengumuman kita mengenai paket kebijakan di sana-sini enggak cukup jelas," kata Darmin di Jakarta, Jumat (18/9/2015).