Anggota DPD: Generasi Muda Bisa Mandi Miras...

Menurut Ghazali, pelonggaran peredaran miras atau minuman beralkohol berpotensi merusak masa depan generasi muda. "Nanti mereka banyak minum miras, malah mereka bisa mandi dengan miras karena terlalu mudah mendapatkannya," kata Ghazali kepada Kompas.com usai diskusi, Jakarta, Minggu (27/9/2015).

Ghazali berpendapat, apabila peredaran miras diperlonggar, siapapun bisa mengakses minuman memabukkan itu, tak terkecuali anak-anak. Oleh sebab itu, peredaran miras mutlak harus dibatasi. "Itu tidak boleh. Saya sepakat dengan sikap Rahmat Gobel. Dilanjutkan policy Rahmat," ucap Ghazali.

Malah, dia memastikan bahwa sebagai wakil rakyat dari Aceh, ia akan mengawal agar jangan sampai peredaran miras diperlonggar. Menurutnya lagi, pelonggaran peredaran miras lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. "Jadi kita tidak sependapat dengan policy siapapun, bahkan Presiden sekali pun. Kita tidak sependapat kalau itu diliberalkan," ucap dia.

Meskipun begitu, nampaknya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo tak sepakat apabila mabuk dijadikan alasan untuk melarang penjualan miras. Menurut Tjahjo, kerusuhan yang ditimbulkan pemabuk hanya ulah oknum tak bertanggung jawab.

"Kalau itu dijadikan alasan bahwa karena faktor mabuk, kemudian enggak boleh jual minuman keras, ya tidak bisa begitu," kata dia. (Baca: Mendagri Tak Setuju bila Mabuk Dijadikan Alasan Larangan Jual Miras)

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu mendukung pelonggaran peredaran miras setelah mendapat banyak keluhan dari sejumlah kota wisata, akibat pelarangan minuman beralkohol itu. Salah satunya adalah Bali, yang menjadi destinasi favorit turis mancanegara.  Maka dari itu, Tjahjo menilai tepat jika soal peredaran minuman beralkohol itu dikembalikan ke daerah.

Kementerian Perdagangan dalam waktu dekat akan merelaksasi aturan terkait penjualan minuman beralkohol. Hal ini merupakan salah satu hal yang masuk dalam Paket Kebijakan Ekonomi yang dikeluarkan pemerintah pada 9 September 2015. (Baca: Kemendag Akan Relaksasi Aturan Penjualan Minuman Beralkohol)

Adapun aturan yang akan direlaksasi adalah Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No 04/PDN/PER/4/2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A.

Deregulasi akan memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten dan pemerintah kota untuk menentukan lokasi mana saja yang boleh menjual, khususnya di wilayah wisata.

Setidaknya ada sembilan jenis minuman beralkohol golongan A yang beredar di Indonesia, yaitushandy, minuman ringan beralkohol, bir, lager, ale, bir hitam atau stout, low alcohol wine, minuman beralkohol berkarbonasi, dan anggur brem Bali.