Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jumlah Penduduk Miskin Diprediksi Bertambah

Kompas.com - 28/09/2015, 11:48 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Jumlah orang miskin pada periode survei Badan Pusat Statistik (BPS) yang akan datang diperkirakan bertambah. Penyebabnya, gelombang panas el Nino serta kebakaran hutan. Rektor Paramadina Firmanzah menuturkan, hingga September ini kebakaran hutan terjadi di daerah-daerah yang laju pertumbuhan ekonominya rendah.

Ia menyebut, sebagian Kalimantan dan Sumatera yang roda perekonomiannya dimotori oleh perkebunan dan pertambangan. Sementara harga sejumlah komoditas tambang dan perkebunan masih tertekan.

Firmanzah mengatakan, jika kondisi ini tak mampu ditanggapi pemerintah dengan baik, maka target angka kemiskinan 10,3 persen makin sulit dicapai. "Saya hampir yakin angka kemiskinan naik karena el Nino dan kebakaran hutan," kata Firmanzah dalam diskusi yang digelar Minggu (27/9/2015).

Untuk mengantisipasi bertambahnya jumlah orang miskin, Firmanzah menyampaikan dua hal yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, Presiden perlu menambah variasi wacana, urgensi pengentasan kemiskinan.

Sejauh ini, kata Firmanzah, pemerintah dalam hal ini Presiden lebih fokus urusan infrastruktur. Menurut dia, jika Presiden lebih banyak bicara soal kemiskinan, maka mau tidak mau, para pembantu Presiden pasti ikut fokus dalam mengentaskan masyarakat miskin.

"Presiden belum sampaikan secara intensif pengentasan kemiskinan dibandingkan infrastruktur. Meski infrastruktur ujungnya untuk pengentasan kemiskinan, Presiden harus memperbanyak dalam pidato," ucap mantan Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi itu.

Kedua, pemerintah perlu membuat program pengentasan kemiskinan yang terintegrasi antar Kementerian/Lembaga. Menurut dia, program pengentasan kemiskinan yang dilakukan selama ini masih sporadis.

"Belum ada blueprint yang menjelaskan peran Menko Perekonomian dan Menteri PMK, Mensos, dan lain-lain," kata dia.

Dia menambahkan, kendati dibuat program pengentasan kemiskinan yang integratif, namun program yang dibuat haruslah sesuai dengan target masyarakat miskin. Sebab, kata Firmanzah, penanganan kemiskinan untuk masyarakat sangat miskin, masyarakat miskin, dan masyarakat hampir miskin berbeda-beda. Masyarakat sangat miskin dan tidak produktif misalnya, tidak ada jalan lain, selain melakukan injeksi atau bantuan dari pemerintah.

Dalam hal ini, Firmanzah menegaskan, pemerintah daerah punya peran yang tak kalah penting dibandingkan pemerintah pusat.

Sebagaimana diberitakan, Badan Pusat Statistik melansir jumlah penduduk miskin pada Maret 2015 bertambah 860.000 orang dibandingkan posisi per September 2014. Jumlah orang miskin di desa bertambah 570.000 orang. Sedangkan, jumlah orang miskin di perkotaan bertambah 290.000 orang. (baca: Penduduk Miskin Indonesia Bertambah 860.000 Orang)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenkop-UKM Tegaskan Tidak Melarang Warung Madura Beroperasi 24 Jam

Kemenkop-UKM Tegaskan Tidak Melarang Warung Madura Beroperasi 24 Jam

Whats New
BTN Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3 dan S1, Simak Kualifikasinya

BTN Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3 dan S1, Simak Kualifikasinya

Work Smart
Ada Gempa Garut, Kereta Cepat Whoosh Tetap Beroperasi Normal

Ada Gempa Garut, Kereta Cepat Whoosh Tetap Beroperasi Normal

Whats New
Akhirnya, Bea Cukai Bebaskan Bea Masuk Alat Belajar SLB yang Tertahan Sejak 2022

Akhirnya, Bea Cukai Bebaskan Bea Masuk Alat Belajar SLB yang Tertahan Sejak 2022

Whats New
Sri Mulyani Minta Ditjen Bea Cukai Perbaiki Layanan Usai 3 Keluhan Terkait Pelayanan Viral di Medsos

Sri Mulyani Minta Ditjen Bea Cukai Perbaiki Layanan Usai 3 Keluhan Terkait Pelayanan Viral di Medsos

Whats New
Menuju Indonesia Emas 2045, Pelaku Usaha Butuh Solusi Manajemen SDM yang Terdigitalisasi

Menuju Indonesia Emas 2045, Pelaku Usaha Butuh Solusi Manajemen SDM yang Terdigitalisasi

Whats New
Jadi Sorotan, Ini 3 Keluhan Warganet soal Bea Cukai yang Viral Pekan Ini

Jadi Sorotan, Ini 3 Keluhan Warganet soal Bea Cukai yang Viral Pekan Ini

Whats New
Perhitungan Lengkap Versi Bea Cukai soal Tagihan Rp 31 Juta ke Pembeli Sepatu Seharga Rp 10 Juta

Perhitungan Lengkap Versi Bea Cukai soal Tagihan Rp 31 Juta ke Pembeli Sepatu Seharga Rp 10 Juta

Whats New
Berapa Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai Kemenkeu?

Berapa Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai Kemenkeu?

Work Smart
Dukung 'Green Building', Mitsubishi Electric Komitmen Tingkatkan TKDN Produknya

Dukung "Green Building", Mitsubishi Electric Komitmen Tingkatkan TKDN Produknya

Whats New
Kemenhub Cabut Status 17 Bandara Internasional, Ini Alasannya

Kemenhub Cabut Status 17 Bandara Internasional, Ini Alasannya

Whats New
Kinerja Pegawai Bea Cukai 'Dirujak' Netizen, Ini Respon Sri Mulyani

Kinerja Pegawai Bea Cukai "Dirujak" Netizen, Ini Respon Sri Mulyani

Whats New
Pembatasan Impor Barang Elektronik Dinilai Bisa Dorong Pemasok Buka Pabrik di RI

Pembatasan Impor Barang Elektronik Dinilai Bisa Dorong Pemasok Buka Pabrik di RI

Whats New
Sukuk Wakaf Ritel adalah Apa? Ini Pengertian dan Karakteristiknya

Sukuk Wakaf Ritel adalah Apa? Ini Pengertian dan Karakteristiknya

Work Smart
Viral Mainan 'Influencer' Tertahan di Bea Cukai, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Viral Mainan "Influencer" Tertahan di Bea Cukai, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com