MRIS Sayangkan Menhub Belum Tanda Tangani Penetapan Lokasi Bandara Lebak

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Maja Raya Indah Semesta (MRIS) menyayangkan belum ditandatanganinya penetapan lokasi (penlok) pembangunan bandara di Lebak, Banten, oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan. MRIS mengaku sudah melakukan revisi kajian sesuai keinginan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan terus berkomunikasi.

Menurut Direktur Utama MRIS, Ishak, sebagai pengembang dirinya sudah melakukan banyak hal mulai dari mengurus perizinan kepada pemerintah daerah hingga melakukan pembebasan lahan yang selama ini selalu menjadi momok penghambat pembangunan infrastruktur. Namun hingga kini, ia menganggap Kemenhub menggantung nasib pembangunan bandara itu. "Kita bekerja sepenuh hati, kalau orang lain diginiin, pasti mundur. Milih 'ya sudahlah pegang tanah aja, kan tanah enggak ada matinya'. Tapi saya enggak putus semangat, kan kasian saudara-saudara kita (masyarakat Lebak) juga kan. Meraka membutuhkan lapangan kerja, ini karena ke depan akan semakin susah. Ini ada masa depan tapi kalau ini berhenti semua, masa depan suram," ujar Ishak saat dihubungi, Jakarta, Selasa (29/9/2015).

Dia menuturkan, MRIS sudah berhasil membebaskan lahan hingga 2.000 hektare. Pembebasan lahan itu dinilai tak gampang karena pihaknya harus mampu meyakinkan pemerintah daerah dan masyakarat Lebak. Total dana yang digunakan untuk melakukan pembebasan lahan itu kata Ishak mencapai Rp 700 miliar. "Kita beli tanah ini bukan sebagai broker tapi untuk langsung dibangun infrastruktur. Masyakarat sudah percaya sama kita. Kan di mana-mana yang namanya proyek itu yang paling susah adalah bebaskan tanah. Makanya kita minta pak menteri cepat lah. Ini harus terus berjalan sambil jalan kalau ada yang diperbaiki ya kita perbaiki, jangan nunggu satu surat kita malah stuck," kata dia.

Menurut dia, masyarakat Lebak menunggu adanya kepastian dari pemerintah terkait pembangunan bandara itu. Masyakarat yakin akan ada lapangan pekerjaan bila bandara itu dibangun. "Mereka (masyakarat Lebak) banyak enggak ada pekerjaan kan makanya kita kasih lapangan kerja biar mereka biar semangat gitu loh. Kita harapkan kalau makin cepat ya makin bagus," ucap dia.

Terkait dengan polemik itu, Menhub Jonan tak mau ambil pusing. Bagi dia, pembangunan bandara tak hanya persoalan ketersediaan lahan untuk infrastuktur bandara, tetapi juga harus melihat ruang udara yang tersedia. "Ya kalau telanjur beli tanah ya kenapa kok beli tanah dulu. Bandara itu bukan soal lokasi tanah saja, melainkan juga soal penataan ruang udara. Kan itu ada Bandara Curug, ada air space-nya angkatan udara di Rumpin. Kan itu sudah di bagi ruang udaranya," kata Jonan.

Menurut Kemenhub, ruang udara di Lebak terbilang sempit karena ada Bandara Curug di sisi barat. Di sisi tenggara, ada Bandara Atang Sanjaya. Di timur, ada Bandara Rumpin. Di sebelah utara dan timur laut, itu wilayah Soekarno-Hatta dan Halim Perdana Kusumah.

Kemudian, di sisi utara, juga ada wilayah milik Arhanud (Artileri Pertahanan Udara TNI), tempat latihan militer untuk tembak-menembak. Sementara itu, di sisi selatan, ada daerah pegunungan dengan ketinggian bukit antara 5.000 kaki hingga 11.000 kaki.

Dengan keterbatasan ruang udara itu, Kemenhub meminta MRIS melakukan pengkajian lebih dalam, salah satunya penyesuaian arah landasan pacu (runway) sehingga tak mengganggu ruang udara bandara yang ada di sekitarnya. Meski runway diubah, Kemenhub tetap meyakini operasional bandara Lebak tak akan optimal.