Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dosen ITB: 60 Persen Konsumen Bakal Berpindah ke Kereta Api Cepat

Kompas.com - 03/10/2015, 19:19 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat infrastruktur Institut Teknologi Bandung Harun Al Rasyid Lubis menilai bahwa proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung menarik minat masyarakat.

Berdasarkan survei yang pernah dilakukannya, kurang lebih 40 persen hingga 60 persen pengguna moda transportasi Jakarta-Bandung kemungkinan besar akan berpindah menggunakan kereta api cepat jika proyek itu terealisasi.

"Kita ketemu angkanya luar biasa, yakni 40 persen sampai 60 persen (akan berpindah) secara range termasuk yang lewat jalan tol, karena mungkin mereka merasa sangat sering Jakarta-Bandung, itu luar biasa. Apalagi kalau sudah sampai Cawang, mereka juga menjawab 40 sampai 60 prsen pasti atau kemungkinan besar pindah," papar Harun dalam diskusi yang digelar Smart FM di Jakarta, Sabtu (3/10/2015).

Menurut dia, kemungkinan berpindahnya konsumen menggunakan kereta api cepat semakin besar jika pelayanan kereta api cepat bisa menjangkau pusat kota. Misalnya saja menghubungkan kawasan Gambir di Jakarta dengan kawasan Gede Bage di Bandung.

Namun, lanjut Harun, masih ada masalah kemacetan yang belum berhasil terurai sehingga kecepatan akses kereta cepat terkesan percuma. Atas dasar itu, Harun menilai, persiapan yang matang perlu disusun.  

Diakui Harun, proyek kereta api cepat Jakarta-Surabaya lebih menguntungkan untuk dibangun dibandingkan Jakarta-Bandung. Namun, menurut dia, persentase penumpang yang bakal berpindah menggunakan moda kereta api cepat bisa naik 25 persen jika jalurnya dibuat melewati Bandung.

"Betul targetnya sampai Surabaya, tetapi kalau lewat Bandung bisa dongkrak (penumpang) 25 persen lagi," ucap dia.

Ia juga mengingatkan bahwa proyek kereta api cepat tidak mungkin bisa terealisasi jika hanya mengandalkan pihak swasta. Harun mencontohkan proyek pembangunan monorel yang mangkrak.

"Lihat saja kan ada tiang-tiang berjamur di dalam kota. Monorel itu enggak jadi. Kalau ke luar kota kan lebih berat. Pemerintah sudah putuskan tidak akan libatkan APBN, tetapi saya enggak tahu kalau APBD bagaimana karena enggak mungkin proyek kereta api cepat ini stand alone (berdiri sendiri)" tutur Harun.

Sebelumnya pemerintah memutuskan bahwa proyek kereta cepat tidak menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negada (APBN). Tidak ada jaminan yang harus dikeluarkan pemerintah dalam proyek ini.

Kerjasama yang dibangun dengan investor pun diarahkan pada kerjasama bisnis atau business to business. Pemerintah pun menyerahkan proyek ini kepada China.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Satgas Judi Online Belum Mulai Bekerja, Pemerintah Masih Susun Formula

Satgas Judi Online Belum Mulai Bekerja, Pemerintah Masih Susun Formula

Whats New
Penyaluran Kredit Ultra Mikro Capai Rp 617,9 Triliun di Kuartal I-2024

Penyaluran Kredit Ultra Mikro Capai Rp 617,9 Triliun di Kuartal I-2024

Whats New
Bayar Klaim Simpanan 10 BPR Bangkrut, LPS Kucurkan Rp 237 Miliar per April 2024

Bayar Klaim Simpanan 10 BPR Bangkrut, LPS Kucurkan Rp 237 Miliar per April 2024

Whats New
[POPULER MONEY] Mendag Zulhas: Warung Madura Boleh Buka 24 Jam | KFC Malaysia Tutup Lebih dari 100 Gerai, Imbas Boikot

[POPULER MONEY] Mendag Zulhas: Warung Madura Boleh Buka 24 Jam | KFC Malaysia Tutup Lebih dari 100 Gerai, Imbas Boikot

Whats New
Kode Transfer BCA, BRI, BNI, BTN, Mandiri, dan Bank Lainnya

Kode Transfer BCA, BRI, BNI, BTN, Mandiri, dan Bank Lainnya

Spend Smart
Cara Beli Token Listrik di ATM BRI, BNI, Mandiri, BTN, dan BSI

Cara Beli Token Listrik di ATM BRI, BNI, Mandiri, BTN, dan BSI

Spend Smart
Cara Tukar Uang Rusak di Bank Indonesia dan Syaratnya

Cara Tukar Uang Rusak di Bank Indonesia dan Syaratnya

Spend Smart
Lelang 7 Seri SUN, Pemerintah Kantongi Rp 21,5 Triliun

Lelang 7 Seri SUN, Pemerintah Kantongi Rp 21,5 Triliun

Whats New
Indosat Catat Laba Rp 1,29 Triliun di Kuartal I-2024

Indosat Catat Laba Rp 1,29 Triliun di Kuartal I-2024

Whats New
Adira Finance Cetak Laba Bersih Rp 432 Miliar pada Kuartal I-2024

Adira Finance Cetak Laba Bersih Rp 432 Miliar pada Kuartal I-2024

Whats New
Inaplas Dukung Pemerintah Atasi Polusi Sampah Plastik

Inaplas Dukung Pemerintah Atasi Polusi Sampah Plastik

Whats New
Program Pemberdayaan Daerah Gambut di Bengkalis oleh PT KPI Mampu Tingkatkan Pendapatan Masyarakat

Program Pemberdayaan Daerah Gambut di Bengkalis oleh PT KPI Mampu Tingkatkan Pendapatan Masyarakat

Whats New
Astra Internasional Bakal Tebar Dividen Rp 17 Triliun, Simak Rinciannya

Astra Internasional Bakal Tebar Dividen Rp 17 Triliun, Simak Rinciannya

Whats New
Emiten Nikel IFSH Catat Penjualan Rp 170 Miliar di Kuartal I 2024

Emiten Nikel IFSH Catat Penjualan Rp 170 Miliar di Kuartal I 2024

Whats New
Starlink Telah Kantongi Surat Uji Laik Operasi di Indonesia

Starlink Telah Kantongi Surat Uji Laik Operasi di Indonesia

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com