Ketua BPK: Kenaikan APBN Belum Sebanding dengan Kesejahteraan Rakyat

Demikian dipaparkan Ketua Badan Keuangan Negara Republik Indonesia (BPK RI), Dr Harry Azhar Azis, dalam makalah kuliah umum berjudul 'Politik Anggaran dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Rakyat', di Universitas Nasional, Jumat (9/10/2015). 

Laporan realisasi APBN pada 2014, lanjut Harry, menunjukan realisasi pendapatan pemerintah sebesar Rp 1.550,49 triliun atau naik sebesar 7,75 persen, jika dibandingkan tahun 2013 senilai Rp 1.438,89 triliun. Sayangnya, kata dia, jumlah kenaikan keuangan negara tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan rakyat.

"Apakah anggaran telah dipergunakan secara ekonomis, efisien, dan efektif serta berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat," kata Harry.

Menurut dia, salah satu tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum seperti yang termuat dalam UUD 1945. Namun, masih banyak masyarakat belum merasakan sejahtera. Salah satu alasannya adalah alokasi anggaran negara yang belum seimbang.

Namun demikian, Harry mengatakan, BPK menjadi salah satu pihak yang berperan besar menjaga dan memastikan keuangan negara dipergunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Perlu langkah-langkah prioritas diambil demi memaksimalkan penggunaan anggaran agar sesuai tujuan.

Harry menuturkan pada semester II tahun 2014, BPK memeriksa 651 obyek pemeriksaan yang terdiri dari 135 objek pada pemerintah pusat; 479 objek pemerintah daerah dan BUMD; serta 37 objek BUMN dan badan lainnya. Dari pemeriksaan tersebut ditemukan enemukan sebanyak 7.950 temuan pemeriksaan yang di dalamnya terdapat 7.789 masalah ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan senilai Rp 40,55 triliun dan 2.482 masalah kelemahan sistem pengendalian intern (SPI). Dari masalah ketidakpatuhan tersebut, sebanyak 3.292 masalah berdampak finansial senilai Rp. 14,74 triliun.

"Kami akan memprioritaskan pemeriksaan kinerja, di antaranya adalah program-program yang bisa menekan tingkat kemiskinan, angka pengangguran, mengurangi angka kesenjangan pendapatan, dan meningkatan indeks pembangunan manusia yang meliputi kesehatan, pendiidkan, dan peningkatan, daya beli masyarakat," tuturnya.