Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Alasan Menteri Susi Ogah Contoh Budidaya Perikanan Orde Baru

Kompas.com - 29/10/2015, 15:59 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku akan berkomitmen mengembangkan sektor budidaya perikanan. Namun, ia menegaskan tak mau mencontoh pengembangan budidaya perikanan yang dilakukan pada masa Orde Baru, tepatnya pada dekade 1990-an. "Kita tidak boleh lagi belajar dari kejadian tahun 1990-an, dimana kita ekstensif, ekspansif, mengembangkan budidaya udang windu," ujar Susi saat memberikan sambutan di acara Indonesian Aquaculture 2015, Tangerang, Kamis (28/10/2015).

Saat itu kata dia, hutan-hutan bakau ditebangi, dikorbankan demi tambak udang windu secara besar-besaran. Memang tutur menteri nyentrik asal Pangandaran Jawa Barat itu, penghasilan yang didapat sangat besar. Tapi kebijakan itu pula berdampak besar bagi kerusakan lingkungan. "Tapi dalam tempo singkat, 3 sampai 4 tahun, penyakit sudah mulai turun dan udang di tambak semua mati," kata dia.

Menurut Susi, pengembangan budidaya yang dipraktikkan Orde Baru tersebut jelas-jelas tak memikirkan asas keberlanjutan pengembangan sumberdaya alam. Padahal kata dia, asas keberlanjutan sangatlah penting bagi generasi selanjutnya. "Saya mengingatkan, budidaya yang benar adalah budidaya yang berkelanjutan. Itu yang harus kita praktikkan," ucap Susi.

Oleh karena itu, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan menggelontorkan anggaran Rp 1,6 triliun untuk sektor budidaya perikanan. Angka tersebut tiga kali lebih besar dari anggaran tahun 2015.  Susi berharap dengan gelontoran dana tersebut, pelaku usaha di sektor budidaya perikanan bisa bergairah dan mampu meningkatkan produksinya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengingatkan Susi untuk mampu memberikan nilai tambah pada sektor perikanan dan kelautan Indonesia dengan mengembangkan sektor budidaya perikanan. Di mata JK, Susi tak boleh hanya gemar menenggelamkan kapal pelaku illegal fishing tetapi juga harus memberikan manfaat kepada masyakarat dengan berbagai kebijakannya. "Tapi kerja menteri tidak hanya membakar (kapal), tapi juga membangun. Jadi kini kita ada di sisi itu, bagaimana kita semua meningkatkan produktivitas perikanan lewat budidaya," ujar JK.

Selama setahun kabinet kerja ucap JK, Susi adalah menteri yang paling populer dimata publik diantara nama-nama menteri lainya. Popularitas itu tutur dia lantaran Susi gemar membakar atau menenggelamkan kapal pelaku illegal fishing.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usai Gempa Garut, Pertamina Pastikan SPBU hingga Pangkalan Elpiji di Jabar Aman

Usai Gempa Garut, Pertamina Pastikan SPBU hingga Pangkalan Elpiji di Jabar Aman

Whats New
Kemenkop-UKM Tegaskan Tidak Melarang Warung Madura Beroperasi 24 Jam

Kemenkop-UKM Tegaskan Tidak Melarang Warung Madura Beroperasi 24 Jam

Whats New
BTN Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3 dan S1, Simak Kualifikasinya

BTN Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3 dan S1, Simak Kualifikasinya

Work Smart
Ada Gempa Garut, Kereta Cepat Whoosh Tetap Beroperasi Normal

Ada Gempa Garut, Kereta Cepat Whoosh Tetap Beroperasi Normal

Whats New
Akhirnya, Bea Cukai Bebaskan Bea Masuk Alat Belajar SLB yang Tertahan Sejak 2022

Akhirnya, Bea Cukai Bebaskan Bea Masuk Alat Belajar SLB yang Tertahan Sejak 2022

Whats New
Sri Mulyani Minta Ditjen Bea Cukai Perbaiki Layanan Usai 3 Keluhan Terkait Pelayanan Viral di Medsos

Sri Mulyani Minta Ditjen Bea Cukai Perbaiki Layanan Usai 3 Keluhan Terkait Pelayanan Viral di Medsos

Whats New
Menuju Indonesia Emas 2045, Pelaku Usaha Butuh Solusi Manajemen SDM yang Terdigitalisasi

Menuju Indonesia Emas 2045, Pelaku Usaha Butuh Solusi Manajemen SDM yang Terdigitalisasi

Whats New
Jadi Sorotan, Ini 3 Keluhan Warganet soal Bea Cukai yang Viral Pekan Ini

Jadi Sorotan, Ini 3 Keluhan Warganet soal Bea Cukai yang Viral Pekan Ini

Whats New
Perhitungan Lengkap Versi Bea Cukai soal Tagihan Rp 31 Juta ke Pembeli Sepatu Seharga Rp 10 Juta

Perhitungan Lengkap Versi Bea Cukai soal Tagihan Rp 31 Juta ke Pembeli Sepatu Seharga Rp 10 Juta

Whats New
Berapa Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai Kemenkeu?

Berapa Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai Kemenkeu?

Work Smart
Dukung 'Green Building', Mitsubishi Electric Komitmen Tingkatkan TKDN Produknya

Dukung "Green Building", Mitsubishi Electric Komitmen Tingkatkan TKDN Produknya

Whats New
Kemenhub Cabut Status 17 Bandara Internasional, Ini Alasannya

Kemenhub Cabut Status 17 Bandara Internasional, Ini Alasannya

Whats New
Kinerja Pegawai Bea Cukai 'Dirujak' Netizen, Ini Respon Sri Mulyani

Kinerja Pegawai Bea Cukai "Dirujak" Netizen, Ini Respon Sri Mulyani

Whats New
Pembatasan Impor Barang Elektronik Dinilai Bisa Dorong Pemasok Buka Pabrik di RI

Pembatasan Impor Barang Elektronik Dinilai Bisa Dorong Pemasok Buka Pabrik di RI

Whats New
Sukuk Wakaf Ritel adalah Apa? Ini Pengertian dan Karakteristiknya

Sukuk Wakaf Ritel adalah Apa? Ini Pengertian dan Karakteristiknya

Work Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com