JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah belum menyatakan akan bergabung dalam kerja sama antar negara dalam Trans Pacific Partnership (TPP).
Menurut dia, pemerintah masih melakukan kajian.
"Sebetulnya Indonesia, Presiden (Joko Widodo) tidak mengatakan akan masuk sekarang. Mengatakan bermaksud untuk masuk, dan ada satu lagi loh, Indonesia meminta menunggu memberikan dokumen-dokumen dan draft mengenai TPP itu," kata Darmin di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (2/11/2015).
Dia menyebutkan, draft konsep TPP itu baru dibahas dalam kongres sehingga belum rampung. Dengan demikian, pemerintah Indonesia harus menunggu terlebih dulu draft itu. (baca: Tifatul Sembiring: TPP Itu Jebakan)
"Itu termasuk yang kami harus pelajari. Untung ruginya, dan bagaimana kalau masuk, ya jangan supaya rugi," kata Darmin.
Selain itu, pemerintah juga masih mempertimbangkan keberadaan Vietnam yang sudah terlebih dulu bergabung dengan TPP. (baca: Sebelum Gabung Trans Pacific Partnership, Pemerintah Akan Proteksi Produk Lokal)
Untuk diketahui, diferensiasi produk yang dimiliki Vietnam tidak jauh berbeda dengan Indonesia.
"Jadi perhitungannya lebih rumit. Kita harus lihat juga, dia dapat apa, kita bisa kehilangan apa," imbuh Darmin.
Jika bergabung TPP, Indonesia akan memiliki peluang mengembangkan pasar ke negara-negara maju yang tergabung di dalamnya. Sejumlah keuntungan didapat, seperti tarif yang rendah.
Namun, di sisi lain, Indonesia juga harus mengikuti aturan main yang ditetapkan TPP, termasuk tarif murah dan tidak mengistimewakan badan usaha milik negara (BUMN).
TPP saat ini diikuti oleh 12 negara, yakni Brunei, Cile, Selandia Baru, Singapura, Amerika Serikat, Australia, Kanada, Jepang, Malaysia, Meksiko, Peru, dan Vietnam.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.