Pentingnya Tukar Pengalaman dalam Tata Kelola Penanganan Masalah TKI

Nasi sudah jadi bubur. Biasanya, setelah ada kejadian atau kasus, barulah kemudian pemerintah tergagap-gagap menyiapkan berbagai macam argumentasi kepada publik.

"Jika ada kasus yang menimpa TKI, maka saat ini masing-masing instansi pemerintah yang menangani TKI menyampaikan sudah melakukan ini dan itu sesuai tupoksinya masing-masing, jadi semua tidak ada yang tertuduh, semua menuduh," ujar Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid, Senin (9/11/2015).

"Publik atau rakyat tidak butuh itu. Butuh kalo ada masalah ada yang menangani dan ada yang bertanggung jawab, bukannya melempar masalah kemudian menjelaskan tentang fungsi dan posisi," tambahnya.

Sebelumnya, Nusron menerima 29 diplomat dari Kementerian Luar Negeri yang sedang menjalani pendidikan Sesdilu dan berkunjung ke BNP2TKI, Jumat (6/11/2015) lalu. Untuk itu, menurut Nusron, dibutuhkan saling tukar pengalaman dan informasi, termasuk melalui kegiatan workshop bersama atau internship antarkementerian seperti yang dilakukan BNP2TKI dan Kementerian Luar Negeri.

"Ini penting supaya yang di hulu bisa memahami apa kesulitan di hilir. Yang di hilir juga bisa memahami problema di hulu," ujarnya.

Intinya, lanjut Nusron, penanganan di hulu harus lebih mencerminkan good governance. Hal itu juga berlaku di hilir.

"Hubungan antara BNP2TKI dan Kemlu itu baik sekali dan mesra. Saya kirim pegawai ke sana selama tiga bulan untuk belajar melihat fungsi kekonsuleran dan juga cara menangani suatu masalah dengan baik di hilir sehingga kemudian orang di hulu bisa memahami yang di hilir, dan bisa lebih hati-hati," jelasnya.

Nusron menekankan pentingnya saling memahami dan perlunya bertukar pengalaman untuk melihat permasalahan secara holistik. Apalagi, lanjut dia, bagi aparatur negara yang memang masih muda dan dipersiapkan untuk melanjutkan visi dan misi lembaga.

"Kami pribadi di BNP2TKI, selain dengan Kemlu juga bersama dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mengirimkan pegawai untuk belajar, setta pelatihan intelijen dengan BIN untuk tahu cara menyerap informasi supaya kita lebih siaga sejak awal," tambahnya.

Ihwal berbagai masalah TKI, lanjut Nusron, kata kuncinya adalah Knowles Your Customer (KYC). Menurut dia, industri jasa pasti memiliki asimetrik informasi dan ada moral hazard.

"Maka, tugas Negara atau pemerintah adalah memastikan bahwa informasi itu harus simestris dan yang kedua memastikan bahwa moral hazard itu tidak ada," katanya.

Adapun KYC yang dimaksud itu meliputi KYC terhadap calon TKI, PPTKIS, agensi dan pengguna atau majikan.

"KYC ini harus berjala. Jika sudah berjalan akan dahsyat bagi perlindunganTKI di luar negeri," tutupnya.