Gas Murah untuk Nelayan Tunggu Presiden Teken Perpres

“Datanya sudah lengkap, nelayan yang mau kita pilih, kita berikan tahun ini rencananya. Sebetulnya sudah lengkap semua tapi karena dasar regulasinya belum terbit, jadi kami menunggu regulasi,” ujar Wiratmaja.

Bukan hanya Perpres untuk konverter kit nelayan saja yang belum terbit, pemerintah juga belum merampungkan revisi Perpres tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga BBG untuk Transportasi Jalan. Padahal, Wiratmaja menyampaikan, saat ini pihaknya terus menjalankan pembangunan SPBG.

“Dari rencana kita membangun 22 unit tahun ini, sedang dibangun 18 unit. Sedangkan 4 unit lagi tidak bisa dibangun, karena lahan tidak dapat dan gagal lelang. Dari sisi konverter kit memang belum bisa kita lelangkan sampai saat ini, karena menunggu Perpres untuk terbit,” kata Wiratmaja menjelaskan program konversi BBM ke BBG.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Narmoko Prasmadji berharap, Kementerian ESDM segera merampungkan roadmap konversi BBM ke BBG, dan menyelesaikan standar konverter kit untuk elpiji nelayan, agar program ini berjalan.

“Kami menunggu dari mereka, apakah mereka akan menyelesaikan di tahun ini yang tinggal satu setengah bulan, atau tahun depan,” kata Narmoko, di kantor KKP, Jakarta, Senin (9/11/2015).

Sebagai informasi, program konversi BBM ke BBG untuk nelayan menjadi salah satu fokus dalam paket kebijakan ekonomi yang dirilis September lalu.

Narmoko mengatakan, pihak KKP saat ini masih menunggu kementerian teknis yang mengurusi ‘hulu’ program konversi ini, yakni Kementerian ESDM.

“Kita masih tunggu dari Kementerian ESDM. Tapi saya kira itu tugasnya di Kementerian ESDM. Perpres belum keluar kita tunggu dari mereka hulunya mereka,” kata Narmoko.

Lebih lanjut dia mengingatkan, meskipun penggunaan elpiji bisa membuat biaya energi nelayan lebih murah, namun yang terpenting harus ada jaminan keselamatan, dan jaminan ketersediaan gasnya.

Narmoko menambahkan, KKP menargetkan program konversi ini bisa menyasar nelayan-nelayan dengan kapal berukuran kecil di bawah 5 gross tonage, yang jumlahnya sekitar 1,5 juta nelayan.

“Koordinasi dengan ESDM kita sering rapat. Cuma kan hulunya mereka. Kalau mereka tidak selesaikan soal ini, kita tidak bisa kerja,” kata Narmoko.