Data Pangan Tidak Akurat

Konflik kepentingan muncul karena data yang dikumpulkan menjadi justifikasi keberhasilan program oleh institusi pengumpul data.

Hal itu terungkap dalam lokakarya wartawan dalam rangka peningkatan pemahaman data pangan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Rabu (25/11/2015), di Jakarta. Lokakarya itu bertema ”Data Pangan sebagai Pijakan Pengambilan Kebijakan”.

Keraguan itu sudah diungkapkan sejak lama oleh beberapa kalangan. Dua bulan lalu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mempertanyakan hasil angka ramalan I produksi beras yang mencapai 75,55 juta ton gabah kering giling. Angka ini dinilai terlalu tinggi.

Dalam catatan Kompas, setidaknya sejak lima tahun lalu, DPR, pengusaha, dan pengamat meragukan data produksi pangan nasional.

Kepala BPS Suryamin mengungkapkan, untuk mendapatkan kualitas data produksi padi yang lebih akurat, BPS pada 2015 tengah melakukan surveipenghitungan luas panen, stok beras, dan citra satelit atau menggunakan foto udara.

Direktur Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan BPS S Happy Hardjo mengatakan, mekanisme penghitungan produksi padi yang berlaku sejak 1973 adalah hasil perkalian luas panen padi dengan produktivitas tanaman padi per hektar.

Data produksi diperoleh dari hasil kerja sama BPS dengan Kementerian Pertanian dengan BPS sebagai koordinator. Pengumpulan data luas panen menjadi tanggung jawab Kementan dan dinas pertanian.

Adapun data produktivitas dikumpulkan dan menjadi tanggung jawab BPS bekerja sama dengan Kementan dan dinas pertanian. ”Sebanyak 75 persen data dikumpulkan Kementan atau dinas pertanian. BPS hanya berkontribusi 25 persen,” ucapnya.

Metodologi yang dilakukan adalah dengan pengumpulan data di tingkat kecamatan. Saat ini ada 6.700 kecamatan. Petugas pengumpul data adalah koordinator cabang dinas (KCD), petugas penyuluh lapangan, dan petugas dinas pertanian lain.

Data dinaikkan

Happy mengatakan, kelemahan metode pengumpulan data ini adalah penghitungan luas panen tidak menggunakan metode statistik.

 ”Hasil estimasi luas panen sangat dipengaruhi subyektivitas petugas. Ada peluang intervensi dengan menaikkan data luas panen,” katanya.

Data yang dikumpulkan digunakan sebagai alat evaluasi keberhasilan program peningkatan produksi yang dilaksanakan oleh institusi pengumpul data. ”Potensi konflik kepentingan sangat besar,” katanya.

Menanggapi tudingan itu, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan Hasil Sembiring menyatakan, Kementan menyambut baik dan senang dengan upaya BPS melakukan perbaikan kualitas data produksi padi nasional.