Kontrak Pembangkit Listrik Capai 17.000 Megawatt, Jokowi Belum Puas

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta proyek pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt dipersiapkan lebih matang.

Ia tidak cepat puas meski saat ini sudah ditandatangani kontrak oleh para investor untuk proyek pembangkit listrik sampai dengan 17.000 megawatt.

"Urusan listrik sudah menjadi urusan negara, bukan urusan PLN lagi," kata Jokowi, saat bertemu dengan ratusan investor proyek pembangkit listrik, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/12/2015).

Jokowi mengungkapkan, target pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt telah diperhitungkan sesuai dengan kebutuhan industri dan pertumbuhan ekonomi.

Ia ingin pelaksanaan proyek itu dilakukan secara detail.

"Pertanyaannya mampukah target itu kita penuhi? Kita mampu dan bisa," kata Jokowi.

"Dengan catatan, izin yang terlalu ruwet, terlalu lama, harus dipotong baik di kementerian, pusat maupun daerah,” ujarnya.

Di lokasi yang sama Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir mengatakan bahwa kontrak investor pada 17.340 megawatt merupakan pencapaikan besar di akhir tahun 2015.

Pada Agustus 2015, kontrak tersebut baru mencapai 600 megawatt.

"Kami berhasil mengukir sejarah baru. Penandatangan kontrak perjanjian jual beli listrik dan pembangunan pembangkit dalam program 35.000 megawatt dengan jumlah kumulatif lebih dari 17.000 megawatt," ucap Sofyan.