Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Efisiensi, Menteri Susi dan Tim Satgas Akan Patroli Laut dengan Pesawat Maritim

Kompas.com - 28/12/2015, 22:43 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pelaksana Harian Satuan Tugas (Satgas) 115 Laksdya TNI Widodo menuturkan, tim satgas akan mengupayakan efisiensi kegiatan operasional pengawasan laut tahun 2016 dengan menghadirkan pesawat maritim.

Hal tersebut sesuai dengan arahan dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Widodo menjelaskan, dengan adanya pesawat maritim maka kapal-kapal patroli tidak langsung bergerak ke tengah laut.

"Pesawat maritim ini bergerak dulu melihat potensi pelanggaran, baru kapal bergerak ke sasaran," kata Widodo dalam konferensi pers, di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (28/12/2015).

Menurut Widodo, rencana pengadaan pesawat maritim tersebut kini sedang digodok oleh tim yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dia berharap, segera diputuskan berapa kebutuhan pesawat tersebut dan direalisasikan pengadaannya.

"Sementara sedang proses perhitungannya, kami akan memanfaatkan pesawat patroli maritim yang sudah ada milik Angkatan Udara, Angkatan Laut dan Kepolisian," ucap Widodo.

Selain berencana mengefisiensikan pengawasan dengan patroli melalui pesawat maritim, Widodo mengatakan tim juga melihat potensi penggunaan Unmanned Aerial Vehicle (UAV) atau pesawat nirawak.

Saat ini sejumlah UAV juga sudah dioperasikan untuk patroli di wilayah dengan potensi pelanggaran tinggi.

"Dan kapal-kapal kami siagakan di pelabuhan dekat sana. Jadi, ketika ada sasaran, bisa bergerak cepat. Diharapkan dengan begitu, angka pelanggaran illegal fishing bisa ditekan," ucap Widodo.

Hingga saat ini, sudah sebanyak 107 kapal pencuri ikan yang ditenggelamkan.

Widodo merinci kapal-kapal tersebut yakni, 39 kapal Vietnam, 34 kapal Filipina, 21 kapal Thailand, 6 kapal Malaysia, 4 kapal Indonesia, 2 kapal Papua Nugini, dan 1 kapal China.

"Kerugian dari illegal fishing setahun ini Rp 300 triliun, itu data dari BPK dan dari pernyataan Menteri Susi sendiri. Barangkali akan lebih besar dari perkiraan kita. Makanya harus kita selamatkan," kata Widodo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com