Tiga Terobosan Pemeritah Percepat Proyek Geothermal Gunung Ungaran

UNGARAN, KOMPAS.com - Kementerian ESDM telah menyiapkan tiga terobosan jika PT Giri Indonesia Sejahtera (GIS) selaku pelaksana proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) Gunung Ungaran tidak sanggup melakukan eksplorasi.

Direktur Panas Bumi Direktorat Jenderal (Ditjen) Energi Baru dan Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Yunus Saeful Hak mengatakan, tiga terobosan untuk mendorong percepatan pengembangan PLTPB Gunung Ungaran tersebut adalah, pertama, menugaskan BUMN yang bergerak di bidang panas bumi untuk mengerjakannya.

"Kalau memang PT GIS tidak sanggup, Ada tiga BUMN, yakni PT Pertamina, PT PLN dan PT Geodipa yang bisa ditugaskan atau lelang ulang," kata Yunus di Ungaran, Selasa (2/2/2016). Dari ketiga BUMN tersebut, menurut Yunus, Pertamina dinilai paling maju didalam pengembangan panas bumi di Indonesia.

Kedua, ungkap Yunus, adalah melakukan penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi (PSPE). Sehingga badan usaha yang ingin mengembangkan panas bumi boleh memilih lokasi di mana saja untuk dieksplorasi. "Kalau sanggup eksplorasi, nanti hasilnya dikembalikan ke pemerintah dahulu untuk dilelang. Tapi badan usaha bersangkutan dapat prioritas," terangnya.

Yunus menjelaskan, terobosan ketiga adalah lelang program kerja dan komitmen eksplorasi. "Akan dilihat program kerjanya, adiministrasi, finansial, keteknikan, dan terakhir baru komitmen eksplorasi. Siapa yang komitmen menyetor dana untuk eksplorasi itu lah pemenangnya, sehingga tidak ada calo," katanya.

Sementara itu, Pejabat Bupati Semarang Sujarwanto Dwiatmoko mengatakan untuk pengembangan panas bumi di Gunung Ungaran yang terpenting adalah meyakinkan investor jalan dahulu. "Kalau investor sudah serius, apa pun bisa ditempuh. Mana porsi pemerintah yang harus ditangani, dan mana porsi tanggung jawab swasta," katanya.

Sebelumnya, PT Giri Indonesia Sejahtera (GIS) selaku pelaksana proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) Gunung Ungaran mendapatkan peringatan pertama dari Kementerian ESDM, karena dinilai lambat melakukan percepatan kegiatan eksplorasi. Padahal untuk mengejar target commercial operation (COD) tahun 2022, paling lambat tahun 2017 sudah harus dilakukan eksplorasi.