Dewan Energi Nasional Diminta Jangan Hambat PLTN

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Nasdem Kurtubi menyampaikan, Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah untuk membuka peluang pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).

"Dalam kebijakan energi nasional, seolah-olah PLTN dianggap haram dan menjadi prioritas terakhir," kata Kurtubi dalam rapat kerja dengan Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (3/2/2016).

Menurut Kurtubi, sejarah menunjukkan bahwa negara-negara ekonomi maju misalnya yang tergabung dalam OECD memiliki PLTN. Menurut Kurtubi, seharusnya pemerintah sadar bahwa PLTN saat ini sudah lebih maju baik secara manajemen maupun teknologinya. Dengan demikian, keamanannya terjamin.

"Mengapa tidak dibuka saja peluang PLTN ini?" kata Kurtubi. Bahkan, ia juga mneyatakan bahwa sesungguhnya yang menghambat PLTN adalah Dewan Energi Nasional (DEN) itu sendiri.

Dia pun mengingatkan agar jangan hanya gara-gara satu atau dua orang di DEN, lantas pemanfaatan energi baru nuklir menjadi tersandera. "Tolong kebijakan energi nasional yang disusun DEN diperbaiki. Peluang nuklir dibuka saja," tutur dia.

Menanggapi masukan dari Kurtubi, Sudirman mengakui memang ada tantangan besar dalam pengembangan PLTN. "Kami memperoleh tantangan besar di DEN, karena ada beberapa yang sangat vokal menolak, tapi ada juga yang sangat mendorong," ucap Sudirman.

Menurut Sudirman, memang PLTN generasi yang lebih maju kini lebih efisien dan makin aman. Ia menambahkan, sebagai jalan tengahnya, pemerintah akan memasukkan peta jalan pengembangan PLTN dalam Rencana Umum Energi Nasional.