Kebijakan Pemerintah Dituding Justru Tumbuh-Suburkan Kartel

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan ekonomi Indonesia di 2015 hanya mampu tumbuh 4,79 persen. Jumlah tersebut merupakan yang terendah dalam enam tahun terakhir.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mencontohkan, harga beras yang terus merangkak naik disebabkan regulasi pemerintah yang tidak tepat. Misal, harga dasar gabah yang tiap tahun terus mengalami kenaikan.

“Sementara kenaikan harga dasar itu kan yang menikmati pedagang, bukan petani,” ucap Enny, ketika dihubungi kompas.com, Jakarta, Minggu (07/02/2016).

Enny menambahkan, kebijakan pemerintah seperti mekanisme impor dengan sistem kuota juga menjadi penyebab tumbuh-suburnya kartel. Selain itu, Enny juga menyoroti kebijakan perunggasan yang justru menyebabkan terjadinya integrasi vertikal.

“Kartel bahan pangan itu justru tumbuh subur karena berbagai regulasi pemerintah. Sehingga, sesungguhnya kebijakan pemerintahnya yang mengebabkan fluktuasi harga,” sambung Enny.

Dia mengatakan, seharusnya pemerintah hadir ketika melihat tata niaga pangan kurang efektif. Salah satunya bisa melalui badan penyangga pangan, Perum Bulog.

Masalahnya, peran Perum Bulog saat ini belum maksimal, lantaran dibebani dua tugas yakni profit dan non-profit.