Bank BUMN Hanya Mampu Danai Separuh Kebutuhan Infrastruktur Nasional

Menurut Deputi Bidang Jasa Keuangan Kementerian BUMN Gatot Trihargo, holding BUMN perbankan ini ditujukan untuk memperkuat profitabilitas bank-bank BUMN.

“Bu Menteri berharap kita punya bank BUMN yang kuat, bank yang bisa menyediakan pendanaan proyek, baik yang didanai pemerintah dan swasta,” kata Gatot di Jakarta, Selasa (16/2/2016).

Gatot menyebutkan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) kebutuhan pendanaan untuk proyek infrastruktur BUMN mencapai Rp 5.452 triliun, hingga 2019.

Artinya, kata dia, kebutuhan untuk pendanaan infrastruktur tahunan sekitar Rp 1.000 triliun.

“Sementara kemampuan pendanaan perbankan BUMN kita hanya Rp 450 triliun per tahun,” ucap Gatot.

Itu pun, lanjut dia, sudah diperuntukan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) minimal Rp 100 triliun per tahun. Sehingga, sisa kemampuan untuk mendanai kredit korporasi hanya sekitar Rp 350 triliun.

“Artinya, bagaimana kita bisa ikut berpartisipasi? Makanya kita sangat terbuka untuk join venture dan sebagainya,” sambung Gatot.

Untuk itu, Kementerian BUMN menargetkan terbentuknya holding BUMN perbankan pada tahun 2018.

Terbentuknya holding BUMN perbankan bisa memperkuat basis pasar domestik dari 37 persen menjadi 45 persen.