Pemerintah Bakal Beri "Kado" Lebaran untuk Kabupaten Bojonegoro

KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal memberi "kado" Lebaran untuk Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Bentuk "kado" itu, sebagaimana dikatakan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Dirjen Migas Kementerian ESDM) I Gusti Ngurah Wiratmaja Puja adalah peraturan menteri (permen) yang mengatur ihwal kilang mini. "Pertengahan semester ini kami harapkan permen itu selesai," tutur Wiratmaja dalam diskusi di Jakarta hari ini berjudul "Membangun Ketahanan Energi Nasional melalui Kilang Mini".

Dalam kesempatan itu, selain Wiratmaja, hadir sebagai pembicara adalah Wakil Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) SKK Migas M.I. Zikrullah, Peneliti LPPM UGM M. Masykuri, dan anggota Komisi VII DPR RI Dito Ganinduto.

Catatan dalam diskusi itu menunjukkan bahwa kilang mini yang berada di mulut sumur memberi banyak keuntungan. Selain menghemat biaya transportasi, keberadaan kilang mini menciptakan lapangan kerja sekaligus menggerakkan dan menumbuhkan kegiatan ekonomi di sekitar lokasi.

Masykuri memaparkan riset pihaknya pada 2014 terkait hal di atas. Lokasi kilang mini yang menjadi wilayah penelitian ada di Desa Sumengko, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro. Kilang mini itu dikelola oleh PT Tri Wahana Universal (TWU). Informasi dari laman twurefinery.com menunjukkan bahwa kapasitas kilang pertama TWU itu adalah 6.000 barel per hari minyak bumi (BOPD). TWU membangun kilang mini itu pada 2008 dan mengoperasikannya setahun kemudian sesuai Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26608.K/10/DJM.O/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Izin Usaha Pengolahan Minyak Bumi PT. Tri Wahana Universal.

Kendati demikian, sampai kini masih menurut laman tersebut,  kilang mini swasta pertama di Indonesia dengan kapasitas sebesar 16.000 barel per hari tersebut telah terhenti produksinya karena tidak adanya pasokan minyak mentah sejak 16 Januari 2016. Kilang tersebut tidak beroperasi karena pemerintah belum memutuskan formula harga mulut sumur dan volume minyak mentah yang seharusnya dialokasikan ke kilang mini TWU.

Kemudian, menurut hasil riset  LPPM UGM, total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bojonegoro menjadi sekitar Rp 9,8 triliun. Sementara, PDRB Provinsi Jawa Timur besarnya Rp 419,428 triliun.

Di dalam catatan itu ada pula informasi yang menunjukkan bahwa keberadaan kilang mini TWU mendongkrak tambahan Rp 1,3 triliun bagi pendapatan ekonomi Kabupaten Bojonegoro. Angka ini setara dengan pertambahan 3,8 persen dari total PDRB. Hal yang sama terjadi pula pada ekonomi per kapita, lapangan kerja, dan pendapatan rumah tangga.

Payung

Aktivitas pekerja di Lapangan Banyu Urip, Blok Cepu, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur

Wiratmaja menambahkan, beberapa catatan yang masih di dalam pembahasan sehubungan dengan calon permen itu adalah kapasitas maksimal, lapangan minyak marjinal, pembangunan kilang skala kecil, pelaku pembangunan, prioritas Pertamina, seleksi badan usaha, dan Pertamina selaku offtaker.

Catatan Wiratmaja menunjukkan ada delapan titik potensial kilang mini di seluruh Indonesia. Titik-titik tersebut adalah di Sumatera Utara (Rantau dan Pangkalan Susu), Selatan Panjang Malaka (EMP Malacca Strait & Petroselat), Riau (Tonga, Siak, Pendalian, Langgak, West Area, & Kisaran), Jambi (Palmerah, Mengoepeh, Lemang, & Karang Agung), Sumatera Selatan (Merangin II dan Ariodamar), Kalimantan Selatan (Tanjung), Kalimantan Utara (Bunyu, Sembakung, Mamburungan & Pamusian Juwata), serta Maluku (Oesil & Bula).