Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Selamatkan Bisnis Konvensional, Aturan yang Picu 'High Cost' Harus Diubah

Kompas.com - 23/03/2016, 17:24 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kemunculan bisnis berbasis aplikasi yang didorong perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berpotensi menimbulkan persaingan tidak sehat apabila pemerintah tidak mengatur regulasi untuk bisnis berbasis aplikasi dan tidak merevisi aturan-aturan lama yang ketat dan membuat bisnis konvensional menjadi high cost.

"Posisi KPPU sudah jelas bahwa kita mendukung inovasi. Dan memang regulasi yang eksisting harus ada perubahan," kata komisioner KPPU Taufik Haryanto di Jakarta, Rabu (23/3/2016).

Hal tersebut disampaikan Taufik melihat ricuh antara pengemudi layanan transportasi berbasis aplikasi dan konvensional, yang terjadi Selasa (22/3/2016) kemarin.

Taufik mengatakan, memang sudah seharusnya ada perubahan regulasi untuk angkutan konvensional.

Di sisi lain, pemerintah harus menyusun regulasi baru untuk mendorong inovasi bisnis aplikasi tetap tumbuh.

Harian Kompas Perbedaan Taksi Reguler dan Taksi Berbasis Aplikasi

"Jadi memang harus ada titik temunya. Itu yang kita harapkan dari pemerintah. Misalnya untuk taksi, persyaratan KIR dan sebagainya. Itu kan cost, biaya," jelas Taufik.

"Itu kalau tidak dipotong (biaya KIR-nya), kasihan pebisnis konvensional. Jadi, pemerintah juga harus ada efisiensi dalam regulasinya, dari sisi perizinan," kata dia lagi.

Sementara itu ketika ditanya apakah ada indikasi persaingan tidak sehat dilihat dari tarif layanan, Taufik melihat ada dua aspek yang berbeda.

Sebagai contoh, tarif untuk layanan mobil rental berbasis aplikasi lebih murah dibandingkan taksi konvensional.

"Lihat dulu apa penyebab murahnya. Apa karena yang konvensional ini charge-nya ketinggian, atau memang ada cost yang diwajibkan pada taksi konvensional sementara tidak dikeluarkan oleh angkutan aplikasi, misalnya uji KIR," ucap Taufik.

Lebih lanjut dia bilang, biaya uji KIR itu pada akhirnya dibebankan kepada konsumen sehingga membuat tarif transportasi konvensional menjadi lebih mahal.

Padahal biaya untuk uji KIR itu cukup mahal.

"Mungkin kalau uji KIR itu disederhanakan, moga-moga tarif taksi konvensional bisa turun. Jadi bukan tarif Grab Car dan Uber yang dinaikkan. Justru cost tadi bisa diturunkan dengan penyederhanaan regulasi," tandas Taufik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

3 Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu BCA, Penting saat Lupa Bawa di ATM

3 Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu BCA, Penting saat Lupa Bawa di ATM

Earn Smart
[POPULER MONEY] Serikat Pekerja Tuntut Naik Upah, Menaker Balik Tuntut Kenaikan Kompetensi | Luhut Janji Microsoft Tak Akan Menyesal Investasi Rp 27,6 Triliun di Indonesia

[POPULER MONEY] Serikat Pekerja Tuntut Naik Upah, Menaker Balik Tuntut Kenaikan Kompetensi | Luhut Janji Microsoft Tak Akan Menyesal Investasi Rp 27,6 Triliun di Indonesia

Whats New
Cara Bayar Tagihan FIF di ATM BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan BTN

Cara Bayar Tagihan FIF di ATM BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan BTN

Spend Smart
Bank Mandiri Tegaskan Tetap Jadi Pemegang Saham Terbesar BSI

Bank Mandiri Tegaskan Tetap Jadi Pemegang Saham Terbesar BSI

Whats New
Cek Jadwal Pembagian Dividen Astra Otoparts

Cek Jadwal Pembagian Dividen Astra Otoparts

Whats New
Syarat Ganti Kartu ATM Mandiri di CS Machine dan Caranya

Syarat Ganti Kartu ATM Mandiri di CS Machine dan Caranya

Whats New
Status Internasional Bandara Supadio Dihapus, Pengamat: Hanya Jadi 'Feeder' bagi Malaysia dan Singapura

Status Internasional Bandara Supadio Dihapus, Pengamat: Hanya Jadi "Feeder" bagi Malaysia dan Singapura

Whats New
Naik 36 Persen, Laba Bersih Adaro Minerals Capai Rp 1,88 Triliun Sepanjang Kuartal I-2024

Naik 36 Persen, Laba Bersih Adaro Minerals Capai Rp 1,88 Triliun Sepanjang Kuartal I-2024

Whats New
Jokowi Tambah Alokasi Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton di 2024

Jokowi Tambah Alokasi Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton di 2024

Whats New
Dampak Erupsi Gunung Ruang, 5 Bandara Masih Ditutup Sementara

Dampak Erupsi Gunung Ruang, 5 Bandara Masih Ditutup Sementara

Whats New
Kadin Gandeng Inggris, Dukung Bisnis Hutan Regeneratif

Kadin Gandeng Inggris, Dukung Bisnis Hutan Regeneratif

Whats New
Harita Nickel Catat Kenaikan Pendapatan 26 Persen pada  Kuartal I 2024

Harita Nickel Catat Kenaikan Pendapatan 26 Persen pada Kuartal I 2024

Whats New
Bappenas Buka Lowongan Kerja hingga 5 Mei 2024, Simak Persyaratannya

Bappenas Buka Lowongan Kerja hingga 5 Mei 2024, Simak Persyaratannya

Work Smart
Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045, Kemenko Perekonomian Berupaya Percepat Keanggotaan RI dalam OECD

Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045, Kemenko Perekonomian Berupaya Percepat Keanggotaan RI dalam OECD

Whats New
Indonesia dan Arab Saudi Sepakat Menambah Rute Penerbangan Baru

Indonesia dan Arab Saudi Sepakat Menambah Rute Penerbangan Baru

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com