Ahok Minta Grab dan Uber Buka Data "Driver"

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meminta Grab dan Uber membuka data-data pengemudi (driver) yang terdaftar sebagai mitra mereka, untuk tujuan perpajakan.

Selain itu, Ahok juga meminta, pada mobil-mobil rental Uber atau Grab dipasangi stiker yang menunjukkan bahwa mereka melayani angkutan umum jalan, seperti di Singapura. (Baca: Benarkah Aplikasi Online Mengancam Bisnis Taksi Konvensional?)

Dengan begitu, inovasi angkutan berbasis aplikasi ini bisa menambah pilihan masyarakat yang memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan.

"(Sekarang) Tahu enggak, nama-nama mobil yang terdaftar? Dia (perusahaan aplikasinya) punya lho. Ya kamu (perusahaan) harus buka dong, kasih tahu kita. Dia enggak mau buka kan konyol juga," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu (23/3/2016).

Lebih lanjut Ahok menyampaikan, secara pribadi dirinya tidak anti terhadap keberadaan perusahaan berbasis aplikasi. Malah Ahok bilang, dia pun memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai aktivitas dan tujuan.

"Tapi hati-hati juga, yang punya perusahaan aplikasi ini siapa? Siapa yang untung? Kok dia bandel amat, tidak mau bantu kita beresin. Berarti dia enggak tanggung jawab dong," sambung Ahok. (Baca: Ahok: Saya Cuma Tidak Ingin Sopir Taksi Jadi Korban, Kasihan kalau Diadu...)

Ahok juga menyampaikan dalam beberapa kali rapat pimpinan (rapim) pemerintah provinsi telah memanggil perusahaan aplikasi tersebut untuk memenuhi ketentuan. Tetapi, hingga sampai saat ini masih banyak yang beroperasi tanpa memenuhi ketentuan.

Sementara itu, ketika ditanya apakah pengenaan pajak akan membuat tarif angkutan berbasis aplikasi menjadi lebih mahal, Ahok menuturkan pengenaan pajak tidak akan membuat tarif melambung signifikan.

"(Pajak UKM) Kalau penghasilan kami di bawah Rp 4,8 miliar setahun, kamu cuma bayar 1 persen. Bisa tetap lebih murah mereka (dibanding angkutan konvensional)," pungkas Ahok.