Potensi Pajak dari Tax Amnesty Tidak Sebanding dengan Pajak yang Digelapkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Akhmad Akbar Susamto mengatakan pemerintah sebaiknya tidak terlalu memaksakan diri untuk mengejar penerimaan pajak dari kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty).

"Penerimaan yang hanya (diperkirakan) Rp 60 triliun - Rp 80 triliun terlalu sedikit dari jumlah yang dilanggar oleh pengemplang pajak. Jadi sebenarnya rugi kalau hanya ditukar dengan pendapatan jangka pendek Rp 60 triliun - Rp 80 triliun," kata Akbar di Jakarta, Selasa (29/3/2016).

Akbar menyadari ada beberapa pandangan yang mendukung pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan tax amnesty.

Namun, menurut dia, pandangan tersebut kurang tepat.

Pertama, pandangan yang menyebutkan bahwa pemerintah harus segera menerapkan tax amnesty. Sebab, kalau tidak, maka akan banyak orang Indonesia yang dipenjara nanti tahun 2017.

"Menurut saya itu lucu. Apa yang salah kalau kita memenjarakan orang-orang yang selama ini mengemplang pajak? Harusnya kita senang, karena selama ini mereka mengemplang pajak," kata dia.

Kedua, pandangan yang menyebutkan bahwa orang yang tidak mendukung tax amnesty termasuk tidak nasionalis.

Argumentasinya, orang yang tidak ingin adanya tax amnesty berarti mempertahankan kepentingan negara-negara tempat parkir kekayaan orang Indonesia.

Argumentasi lain, orang yang tidak ingin adanya tax amnesty memiliki pandangan sama seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional.

Framing ini, menurut Akbar pun tidak tepat.

Tax amnesty untuk siapa?

"Pertanyaan mendasarnya, tax amnesty itu untuk apa, untuk siapa, kalau cuma dapat Rp 60 triliun - Rp 80 triliun dibandingkan kehilangan yang besar sekali?," ucap Akbar.

Apalagi pada 2017 nanti akan ada 47 negara membuka datanya untuk pertukaran data guna kepentingan perpajakan.

Dengan adanya Automatic Exchange of Information (AEOI) tersebut, maka alasan ketiadaan informasi untuk melacak pengemplang pajak menjadi terpecahkan.

"Jangan-jangan kalau kita maksa-maksa tax amnesty itu bukan sekadar untuk menutup celah penerimaan pajak. Saya khawatir untuk sesuatu yang lain. Makanya, kita harus hati-hati," tukas Akbar.

(Baca: Menkeu Tegaskan Penerimaan Negara Takkan 'Tersandera' Tax Amnesty)