"Hanya Orang Idiot yang Menentang Kebijakan Menteri Susi"

JAKARTA, KOMPAS.com - Di tengah tekanan kuat yang mengarah ke Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Susi Pudjiastuti atas berbagai kebijakannya, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) buka suara.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) HNSI Solichien, mengatakan nelayan kecil justru sangat diuntungkan dengan serangkaian kebijakan Menteri Susi. Menurutnya, hanya segelintir orang saja yang menentang kebijakan Menteri Susi.

"Yang benar saja! Nelayan kecil sekarang, sangat diuntungkan dengan hengkangnya kapal-kapal asing atau kapal-kapal illegal. Hanya orang idiot saja yang menentang kebijakan MenKP," kata Solichien dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (30/3/2016).

Ia menegaskan bahwa HNSI bukanlah corong para pengusaha perikanan yang terpangkas pendapatannya dan menentang kebijakan Menteri Susi. Oleh karena itu dengan tegas HNSI menyatakan dukungannya kepada Menteri Susi.

Apalagi tutur Solichien, Menteri Susi setuju dan memperjuangan Undang-undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Bahkan, kata dia, Susi sudah menyiapkan anggaran Rp 10 triliun untuk pemberdayaan nelayan.

"Oleh karena itu kita bangun kekuatan, kebersamaan dan gotong royong untuk kesejahteran nelayan dan mendukung kebijakan MenKP," kata dia.

Surat Teguran

Dalam surat tersebut Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebutkan, kebijakan Menteri Susi mengenai moratorium, pelarangan transhipment dan pengaturan sertifikasi kapal telah mengakibatkan ribuan nelayan yang besar baik eks asing atau milik nasional tidak dapat berlayar dan menangkap ikan.

Akibatnya, hasil produksi dan ekspor ikan sangat menurun. Selain itu, terjadi pula pengangguran pekerja di kapal dan pabrik pengolahan serta coldstorage.

Kalla mencontohkan, di Ambon, produksi hanya 30 persen dari kapasitas. Di Bitung, produksi Januari - Februari 2016 hanya sekitar 7 persen dari kapasitas terpasang. Bahkan di Tual, produksi berhenti sama sekali. Seiring hal itu, terjadi penurunan ekspor secara drastis.

Nilai ekspor ikan dan udang di Maluku menurun dari 90,10 juta dollar AS pada tahun 2014 menjadi 3,75 juta dollar AS pada tahun 2015.

Namun Susi sendiri sudah menegaskan bahwa semua pekerjaan yang ia lakukan, termasuk kebijakan moratorium kapal eks pemilik asing, pelarangan bongkar muat kapal di tengah laut (transhipment), dan pengaturan sertifikasi kapal, sudah mendapat restu Presiden Jokowi.

"Semua pekerjaan saya pasti selalu diskusi dengan Pak Presiden," ucap Susi kemarin.