Selalu Diabaikan, DPR Anggap Teguran Wapres ke Menteri Susi Sudah Tepat

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi IV DPR RI menganggap teguran Wakil Presiden Jusuf Kalla ke Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tepat. Sebab, selama ini Susi dinilai selalu mengabaikan masukan dari DPR.

"Kalau Bu Susi ditegur Pak JK, ini sudah peringatan berapa kali ke Ibu Susi ya," ujar Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo saat dihubungi Kompas.com, Jakarta, Kamis (31/3/2016).

Sejak awal tutur dia, Komisi IV DPR RI selalu mengingatkan Susi untuk melakukan berbagai perubahan kebijakan. Sebab banyak aduan ke DPR ada dampak negatif dari kebijakan sektor perikanan dan kelautan.

Dalam setiap rapat kerja (Raker) dan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Menteri Susi kata Edhy, banyak Anggota Komisi IV yang kritis terhadap kebijakan moratorium kapal eks asing, transhipment, hingga pelarangan pengunaan alat tangkap ikan cantrang. Namun, berbagai masukan itu tidak digubris oleh Susi.

"DPR tidak dianggap sama Bu Susi, sama pemerintah. Mau apa lagi sekarang? Paling kita teriak-teriak," kata Edhy.

Anggota Komisi IV DPR RI lain, Daniel Johan, juga tak heran dengan teguran Wapres ke Susi. Baginya, teguran itu bahkan wajib dilakukan sebab sektor kelautan dan perikanan dinilai sangat anjlok.

Saat ini kata dia, pusat-pusat perikanan diseluruh Indonesia terpukul akibat kebijakan Menteri Susi. Daerah tersebut kata dia meliputi Pati, Rembang, Tegal, Bitung hingga ke Maluku.

"Para nelayan berharap Presiden datang ke pusat-pusat perikanan, ke Pati, ke Rembang, ke Muara Baru, ke Bitung, melihat langsung penderitaan nelayan yang pemilu kemarin memilih Presiden Jokowi," ucap Daniel.

Komisi IV sendiri menegaskan tidak menghalangi-halangi semangat atau menentang Menteri Susi memberantas illegal fishing.

Namun, dampak negatif dari kebijakan yang diambil pemerintah itu harus segera diatasi sehingga sektor kelautan dan perikanan bisa kembali menggeliat.

Oleh karena itu, Komisi IV berharap agar pemerintah segara melakukan perubahan kebijakan sehingga persoalan di sektor yang menjadi unggulan pemerintahan Presiden Jokowi itu usai.

Bela Susi

Di tempat terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) HNSI Solichien justru mengatakan nelayan kecil sangat diuntungkan dengan serangkaian kebijakan Menteri Susi.

Menurut dia, hanya segelintir orang saja yang menentang kebijakan Menteri Susi. "Yang benar saja! Nelayan kecil sekarang, sangat diuntungkan dengan hengkangnya kapal-kapal asing atau kapal-kapal illegal. Hanya orang idiot saja yang menentang kebijakan MenKP," kata Solichien dalam keterangan tertulisnya, Kamis (30/3/2016).