Harga BBM Di Atas Harga Keekonomian, Kelebihannya Disimpan Pertamina

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) IGN Wiratmaja Puja menegaskan, selisih harga bahan bakar minyak (BBM) yang ditetapkan pemerintah dengan harga keekonomian belum masuk dalam skema Dana Ketahanan Energi (DKE).

Sebagaimana diketahui, pemerintah memutuskan penurunan harga BBM jenis Premium dan solar masing-masing Rp 500 per liter, berlaku sejak 1 April 2016.

Diakui pula, dalam pengumuman Sudirman Said, harga baru ini masih lebih tinggi dibandingkan harga keekonomian.

(Baca: Harga Premium dan Solar Turun, Harga Minyak Tanah Tetap)

"Belum (selisihnya masuk DKE). Itu arahnya belum ke sana," kata Wiratmadja ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (11/4/2016).

Menurut Wiratmadja, masih adanya selisih antara harga keekonomian dengan harga BBM yang ditetapkan pemerintah lantaran saat ini harga minyak mentah dunia yang menjadi acuan masih fluktuatif.

Harian Kompas Perkembangan Harga Bahan Bakar Minyak

"(Jadi) Ini untuk stabilisasi saja. Kalau nanti ada lebih kan diaudit oleh BPK (di akhir tahun)," ucap Wiratmadja.

Wiratmadja mengatakan, saat ini kelebihan harga yang dibayar masyarakat konsumen disimpan oleh PT Pertamina (Persero) sebagai penyalur utama BBM.

Nantinya, imbuh Wiratmadja, setiap tiga bulan sekali Pertamina harus melaporkan secara terbuka kepada Kementerian ESDM.

Sejauh ini, Wiratmadja menambahkan, opsi sumber DKE yang sudah disetujui oleh Presiden adalah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"(Tapi) Nanti kita bahas badan pengelolanya, dikelola di mana, untuk apa," pungkas Wiratmadja.