Ini Syarat dari Susi agar Proyek Reklamasi Teluk Jakarta Bisa Lanjut

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan, kewenangan izin reklamasi Teluk Jakarta masih berada di tangan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Kendati demikian, sebelum dikeluarkannya izin tersebut, pengembang harus mengantongi rekomendasi izin lokasi dan pelaksanaan reklamasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan.

Susi mengatakan, karena proyek reklamasi Teluk Jakarta yang saat ini berlangsung belum mengantongi rekomendasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, pembangunannya diminta distop sementara waktu.

Susi mengatakan, pekerjaan reklamasi Teluk Jakarta Bisa dilanjutkan apabila pengembang memenuhi beberapa syarat sehingga rekomendasi darinya bisa dikeluarkan.

Menurut dia, semua kewajiban kepada pemerintah dan publik harus dilaksanakan dulu oleh pengembang, bukan pengembang melakukan untuk investasi propertinya dulu. 

"Tetapi, semestinya fasilitas publik dan kompensasi dari perubahan ekosistem itu dikerjakan dulu," ujar Susi dalam konferensi pers di kediamannya, Jakarta, Jumat (15/4/2016).

Misalnya, kata Susi, pengembang harus mengerjakan pendalaman sungai. Selain itu, pengembang juga harus membuat integrated water set.

"Harus membuat bendungan untuk penampungan pelimpahan air. Itu harus dibangun dulu," kata Susi.

Akses publik

Lebih lanjut, dia menambahkan, dengan pembangunan 5.100 hektar lahan baru di area umum itu, pengembang juga harus memastikan sekitar 40 persen harus bisa diakses oleh publik.

"Jangan sampai pemerintah mau bikin acara saja tidak punya lagi open space di laut karena semua sudah menjadi milik privat," kata Susi.

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP Brahmantya Satyamurti Poerwadi menambahkan, rekomendasi izin bisa dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan kepada pengembang. 

Namun, pengembang harus memenuhi aspek daya dukung ekosistem, sosial ekonomi nelayan, serta ruang publik, yang dipersyaratkan dalam pengerjaan reklamasi.