Menkeu Minta Pemda Berperan Langsung Tangani Inflasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang PS Brodjonegoro meminta pemerintah daerah tingkat satu maupun dua  terlibat langsung dalam pengendalian inflasi. Hal ini untuk menjaga agar inflasi tetap sesuai target, yakni di kisaran empat plus minus satu persen.

Dalam pandangan Bambang selama ini banyak pemda yang hanya mengandalkan pemerintah pusat dalam upaya pengendalian inflasi. Selain itu, tidak sedikit pula pihak yang memandang bahwa pengendalian inflasi adalah tugas BI. "Selama ini, ada yang bilang inflasi tugasnya BI. BI itu kan targetting-nya (inflasi). Memang soal harga pangan yang bergejolak (volatile foods) urusan pemerintah pusat, tapi pemda tetap harus berperan," kata Bambang di Jakarta, Jumat (22/4/2016).

Lebih lanjut, Bambang mengungkapkan, peran pemda dapat dilakukan antara lain terkait tata niaga pangan, pasokan, serta distribusi. Dengan demikian, pemda akan memiliki kontribusi yang lebih besar dalam upaya pengendalian inflasi.

Oleh sebab itu, Bambang menyarankan agar ada anggaran khusus di daerah untuk pengendalian inflasi. Anggaran tersebut, ujar Bambang, akan dapat digunakan untuk operasi pasar maupun pengendalian harga pangan. "Selama ini daerah tidak siap jika tiba-tiba ada bencana, sehingga inflasi bisa langsung tinggi. Karena kalau inflasi tinggi maka harga pangan juga tinggi, sehingga daya beli masyarakat rendah," jelas Bambang.

Namun demikian, Bambang belum bisa memastikan berapa besar anggaran yang digunakan untuk pengendalian inflasi itu. "Bisa minimal sekian persen dari APBD-nya, dan lain-lain. Makanya nanti kalau ada tim pengendalian inflasi daerah (TPID) bisa dibahas secara konkret lagi," terangnya.