JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta menteri-menteri untuk mampu mengendalikan harga pangan saat Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah mendatang.
Khusus untuk komoditas daging, Jokowi meminta menteri-menteri menekan harga hingga di bawah Rp 87.000 per kilogram.
"Saya ingin harga (daging) itu betul-betul, paling tidak kurang dan lebih di angka Rp 87 ribu," ujar Jokowi dalam pembukaan rapat terbatas di Kantor Presiden kemarin, Selasa (26/4/2016).
Menurut Jokowi, para menteri masih punya waktu 2,5 bulan untuk memikirkan strategi apa demi menekan harga daging saat hari Lebaran.
Copot pejabat
Saat konferensi pers setelah rapat, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan bahwa Presiden juga menyoroti ribetnya perizinan di tingkat kementerian.
Izin-izin itulah yang menurut Presiden menghambat kebijakan pemerintah menekan harga daging.
Bahkan, Presiden terang-terangan meminta kepada sang menteri untuk mencopot pejabat yang memperlambat kebijakan pemerintah dalam hal menekan harga daging.
"Birokrasi yang memberikan peizinan di kementerian tertentu, yang mempersulit izin, memperlambat, Presiden memerintahkan untuk diganti dan dicopot," ujar Pramono.
"Jadi tidak boleh bermain-main dengan hal yang berkaitan dengan ketersediaan masyarakat dlm rangka menyambut Ramadhan," kata dia.
Permintaan rasional
Menteri Pertanian Amran Sulaiman menilai, permintaan Presiden rasional. Pihaknya telah memikirkan beberapa strategi supaya harga daging sapi di pasaran tertekan sesuai arahan Presiden.
Caranya, Kementerian akan memotong rantai pasokan. Stok daging tidak lagi dipasok dari daerah yang mematok harga daging tinggi, melainkann dari daerah yang mematok harga daging rendah, yakni Nusa Tenggara Timur.
"Sekarang, rata-ratanya itu Rp 100.000 sampai Rp 120.000 per kilogram. Tapi dari NTT itu Rp 85.000," ujar Amran usai rapat.
Dengan demikian, harga daging rata-rata akan tertekan. Namun, rencana pertama ini masih diganjal persoalan lain, yakni distribusi daging.