Hari Buruh, Hanif Minta Semua Pihak Patuh soal Pengupahan

JAKARTA, KOMPAS.com – Peringatan Hari Buruh atau May Day yang jatuh Minggu (1/5/2016) disertai sejumlah tuntutan seperti kenaikan upah minimum Rp 650.000 tahun depan, penolakan pemutusan hubungan kerja sepihak, serta penolakan terhadap kebijakan pengampunan pajak.

Gelombang aksi May Day ke ibukota terus berdatangan sepanjang hari ini. Meski begitu, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri menyatakan sejauh ini kondisinya aman dan tidak ada masalah yang berarti dalam aksi May Day.

“Semua berharap komitmen May Day ini menjaga ketertiban, kedamaian, dan aman. Mengenai tuntutan ini, enggak bisa kalau seseorang atau satu kelompok menuntut, langsung dipenuhi,” kata Hanif ditemui di Kantor Pusat PT Pos Indonesia (Persero).

Hanif mengatakan, selalu ada kepentingan yang berbeda-beda dari berbagai kelompok masyarakat di negara sebesar Indonesia. “Satu rumah saja sering berbeda kepentingannya,” kata dia.

Yang pasti, lanjutnya, pemerintah akan tetap menjaga keseimbangan dari kepentingan para buruh dan juga angkatan kerja yang belum terserap.

Dia menyebut, pihaknya juga akan mengumpulkan para petinggi serikat buruh untuk duduk bersama membicarakan isu-isu di lapangan.

“Terkait PP 78 (PP 78/2015 tentang Pengupahan) kita terus. Kepada daerah, kita juga pesan ke Kemendagri agar bisa lebih patuh semuanya,” ucap Hanif.

Senada, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah memang konsen terhadap kepentingan buruh. Akan tetapi di sisi lain, pemerintah juga fokus kepada masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan.

Mantan Gubernur Bank Indonesia itu bilang, di tengah para buruh yang menuntut kesejahteraan lebih baik, masih ada banyak orang yang menganggur. Pemerintah kini tengah mendorong agar lapangan kerja lebih banyak melalui investasi.

Darmin bilang, jumlah tambahan angkatan kerja tiap tahun mencapai 2,5 juta orang. Dibutuhkan pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen untuk bisa menyerap tambahan angkatan kerja itu. Di sisi lain, peningkatan kompetensi sumber daya manusia juga harus digenjot agar angkatan kerja yang tersedia bisa memenuhi kebutuhan industri.

“Dunia industri mengalami perubahan cepat. Maka butuh pendidikan atau pelatihan yang sama-sama cepat. Ini bisa menunjang industri nantinya,” kata Darmin di rumah dinas, Widya Chandra, Minggu.