Pemerintah Mulai "Kelimpungan" Cari Dana Infrastruktur

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mulai kelimpungan alias kebingungan mencari dana untuk pembangunan infastruktur yang sudah ditargetkan Presiden Joko Widodo hingga 2019 mendatang.

Salah satu sektor yang kekurangan dana untuk mewujudkan target Presiden Jokowi yakni sektor perkeretapian.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan hal tersebut.

"Targetnya cukup berat," ujar Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Hermanto Dwiatmoko, Jakarta, Selasa (10/5/2016).

Seperti tertera dalam Rancana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019, target pembangunan jalur KA mencapai 3.258 km pada lintas Sumatera, Lintas Selatan Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

Total biaya yag dibutuhkan pemerintah untuk mewujudkan target pembangunan infrastruktur KA hingga 2019 mencapai Rp 233 Triliun.

Namun kebingungan muncul lantaran anggaran KA pada 2016 jauh dari estimasi kebutuhan.

Pada 2016 kebutuhan dana untuk pembangunan jalur KA mencapai Rp 39 triliun, namun anggaran yang disetujui APBN 2016 hanya Rp 12,9 triliun.

Menurut Hermanto, lantaran alokasi dana yang minim, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan sampai menawarkan sejumlah proyek kepada Jepang dan China.

Tawaran tersebut disampaikan langsung saat Jonan berkunjung ke kedua negara Asia Timur tersebut belum lama ini.

Pemerintah berharap Jepang atau China berminat membiayai proyek yang ditargetkan Presiden Jokowi tersebut.

Sejumlah proyek KA yang ditawarkan yakni proyek KA Trans Sumatera, Trans Sulawesi, dan revitalisasi jalur KA lintas utara Jawa.

Namun upaya itu belum membuahkan hasil.

Menurut Harmanto, Jepang dan China belum memberikan komitmen apapun meski salah satunya tertarik dengan proyek revitalisasi jalur KA Lintas Utara Jawa.

Melihat situasi tersebut, Kemenhub mulai realistis terhadap keterbatasan anggaran.