Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Minimalisasi Penyalahgunaan Bansos, Pemerintah dan BI Tempuh Cara Penyaluran Non-tunai

Kompas.com - 26/05/2016, 16:21 WIB
Iwan Supriyatna

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menyikapi banyaknya permasalahan yang ditimbulkan dari penyaluran bantuan sosial dalam bentuk tunai, pemerintah dan Bank Indonesia akhirnya mengubah penyaluran bantuan menjadi nontunai.

Perubahan sistem penyaluran tersebut sebagai tindak lanjut hasil rapat terbatas pemerintah dengan Presiden pada tanggal 26 April 2016 yang menekankan penyaluran bantuan sosial dilakukan dengan cara nontunai.

"Penyaluran tunai rawan kebocoran, misalnya penyalur meminta uang jasa, lalu yang menerima hanya akan menerima setengahnya, daftar penerima berubah, itu yang terjadi di lapangan," ujar Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo di Gedung BI, Jakarta, Kamis (26/5/2016).

Maka dari itu, menurut Agus, penyaluran bantuan sosial harus disalurkan dengan sistem nontunai yang terhubung dengan masing-masing virtual account pemegang kartu penerima bantuan sosial.

"Harus dilakukan secara elektronik sehingga mudah untuk diaudit. Penyaluran secara tunai juga banyak masalahnya, tetapi kalau dengan sistem keuangan elektronik, penerimanya akan tepat sasaran," kata Agus.

Dengan diberlakukannya virtual account bagi penerima bantuan sosial, Agus berharap upaya tersebut dapat menggiring masyarakat di daerah untuk lebih intensif berinteraksi dengan perbankan.

"Kita harapkan mereka punya tabungan atau virtual account agar masyarakat di daerah yang menerima bantuan memiliki kehidupan yang lebih baik," katanya.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani berharap, dengan menggunakan kartu untuk keuangan elektronik, bantuan sosial yang diberikan kepada penerima bantuan tepat sasaran.

"Diharapkan Januari 2017 sudah terintegrasi kartunya dan penggunaannya sudah disosialisasikan. Harus ada satu kartu yang mencakup semuanya, jangan sampai terlalu banyak kartu," ucap Puan.

Menurut Puan, dengan sistem yang lebih modern, bantuan sosial untuk masyarakat akan tersalurkan dengan baik.

"Ini dalam rangka pengentasan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan yang terjadi di masyarakat," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cara Bayar Pajak Daerah secara Online lewat Tokopedia

Cara Bayar Pajak Daerah secara Online lewat Tokopedia

Spend Smart
Apa Itu 'Cut-Off Time' pada Investasi Reksadana?

Apa Itu "Cut-Off Time" pada Investasi Reksadana?

Earn Smart
Mengenal Apa Itu 'Skimming' dan Cara Menghindarinya

Mengenal Apa Itu "Skimming" dan Cara Menghindarinya

Earn Smart
BRI Beri Apresiasi untuk Restoran Merchant Layanan Digital

BRI Beri Apresiasi untuk Restoran Merchant Layanan Digital

Whats New
Kemenhub Tingkatkan Kualitas dan Kompetensi SDM Angkutan Penyeberangan

Kemenhub Tingkatkan Kualitas dan Kompetensi SDM Angkutan Penyeberangan

Whats New
CGAS Raup Pendapatan Rp 130,41 Miliar pada Kuartal I 2024, Didorong Permintaan Ritel dan UMKM

CGAS Raup Pendapatan Rp 130,41 Miliar pada Kuartal I 2024, Didorong Permintaan Ritel dan UMKM

Whats New
Simak Cara Menyiapkan Dana Pendidikan Anak

Simak Cara Menyiapkan Dana Pendidikan Anak

Earn Smart
HET Beras Bulog Naik, YLKI Khawatir Daya Beli Masyarakat Tergerus

HET Beras Bulog Naik, YLKI Khawatir Daya Beli Masyarakat Tergerus

Whats New
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Lampaui Malaysia hingga Amerika Serikat

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Lampaui Malaysia hingga Amerika Serikat

Whats New
KKP Terima 99.648 Ekor Benih Bening Lobster yang Disita TNI AL

KKP Terima 99.648 Ekor Benih Bening Lobster yang Disita TNI AL

Rilis
Di Hadapan Menko Airlangga, Wakil Kanselir Jerman Puji Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Di Hadapan Menko Airlangga, Wakil Kanselir Jerman Puji Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Whats New
Soal Rencana Kenaikan Tarif KRL, Anggota DPR: Jangan Sampai Membuat Penumpang Beralih...

Soal Rencana Kenaikan Tarif KRL, Anggota DPR: Jangan Sampai Membuat Penumpang Beralih...

Whats New
Menteri ESDM Pastikan Perpanjangan Izin Tambang Freeport Sampai 2061

Menteri ESDM Pastikan Perpanjangan Izin Tambang Freeport Sampai 2061

Whats New
Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen, Sri Mulyani: Indonesia Terus Tunjukan 'Daya Tahannya'

Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen, Sri Mulyani: Indonesia Terus Tunjukan "Daya Tahannya"

Whats New
“Wanti-wanti” Mendag Zulhas ke Jastiper: Ikuti Aturan, Kirim Pakai Kargo

“Wanti-wanti” Mendag Zulhas ke Jastiper: Ikuti Aturan, Kirim Pakai Kargo

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com