DPR Nilai Kebijakan Susi Belum Berpihak kepada Nelayan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Edhy Prabowo menilai kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti belum berpihak pada masyarakat nelayan.

Menurut DPR, alih-alih membuat program untuk pengadaan alat-alat tangkap yang ramah lingkungan sebagai pengganti yang tidak ramah lingkungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) justru lebih memilih mengusulkan pengadaan enam pesawat patroli perikanan dengan anggaran yang besar.

"Kami melihat anggaran itu belum berpihak seluruhnya kepada masyarakat nelayan. Ibu memilih investasi besar untuk pengawasan laut. Tapi apakah (pengadaan pesawat) itu mendesak?" kata Edhy dalam rapat kerja dengan KKP, Jakart, Selasa (14/6/2016).

Edhy menanyakan kepada Susi apakah pengadaan pesawat patroli itu merupakan sesuatu yang lebih penting dibandingkan kebutuhan alat tangkap nelayan yang ramah lingkungan.

"Sekarang banyak nelayan harus berhadapan dengan hukum atas kebijakan yang ibu terapkan, misalnya pelarangan alat cantrang. Tapi di sini (program KKP) tidak ada kompensasi," ucap Edhy.

"Jadi tidak dipikirkan apakah nelayan yang menggunakan alat cantrang ini adalah mereka yang tidak mampu beli alat. Kenapa tidak ada program pengadaan alat?" tanyanya lagi.

Edhy bahkan mengaku mendapat keluhan dari Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo atas kebijakan pelarangan cantrang yang menyeret sejumlah nelayan Jawa Tengah pada kasus hukum.

"Ini atas dasar beberapa masukan, salah satunya Gubernur Jateng. Dia berkirim surat menyampaikan hal yang lebih kurang sama, soal keberpihakan kita kepada nelayan terdampak itu," ucap politisi Gerindra itu.