Kata Mentan, Revisi Aturan Larangan Impor Jeroan untuk Kepentingan Rakyat

SURABAYA, KOMPAS.com - Kembali dibukanya kebijakan impor jeroan dan daging secondary cut belakangan menuai polemik. Pemerintah dianggap tak konsisten dalam mengambil kebijakan.

Melihat polemik yang terjadi, Menteri Pertanian Amran Sulaiman akan merevisi Permentan Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pemasukan Karkas Daging dan Olahannya.

Amran menegaskan, regulasi yang direvisi tersebut untuk mengakomodasi jeroan dan daging jenis secondary cut bisa diimpor swasta maupun BUMN.

"Kita ingin membuat regulasi yang semuanya dibangun untuk kepentingan rakyat. Jangankan permentan, undang-undang pun kita revisi kalau rakyat yang menginginkan. Masih ingat country base ke zone base? Itu karena rakyat yang menginginkan," ucap Amran di sela kunjungan kerjanya ke Surabaya, Jawa Timur, Jumat (15/7/2016) malam.

"Ini kan berubah, tahun lalu mengatakan A, tahun ini B. Ini regulasi untuk rakyat," tambah Amran.

(baca: Mentan Buka Izin Swasta Impor Jeroan dan Daging Sapi 'Secondary Cut')

Menurut Amran, kembalinya dibuka izin impor daging secondary cut, daging kerbau, dan jeroan merupakan rencana pemerintah dalam mewujudkan suatu struktur pasar yang lebih sehat.

Amran menilai, jika ketersediaan dan pasokan lebih banyak di pasaran, maka semakin beragam pilihan untuk masyarakat dalam membeli daging atau jeroan dengan harga yang terjangkau.

"Kami cek harga daging Rp 120.000 per kilogram ada, Rp 130.000 per kilogram, ada sampai Rp 140.000 per kilogram. Apakah kita mau biarkan rakyat menderita?" kata dia.

"Harga jeroan juga menyentuh Rp 80.000 per kilogram, Rp 90.000 per kilogram. Di luar negeri harganya 1 dollar AS per kilogram. Ini berarti 800 persen naik. Kita melihat ini kalau harga 500 persen, tentu Pemerintah berpikir melihat dulu regulasi. Ada nggak regulasi yang bisa menurunkan harga ini," tambah Amran.

Dengan demikian, pemerintah langsung mengambil kebijakan impor untuk membuat kompetisi harga yang adil di pasar dan harga daging hingga jeroan ini tidak dikuasai oleh pihak-pihak tertentu saja.

"Banyak yang tidak senang kebijakan ini. Untungnya kecil karena langsung kami masukkan. Dan harga di bawah Rp 80.000 per kilogram. Jeroan kami sepakat harganya Rp 20.000-Rp 30.000 maksimal. Kami target Rp 20.000," pungkasnya.