40 Juta Anak Indonesia Lahir Tanpa Identitas Hukum

JAKARTA, KOMPAS.com - Studi yang dilakukan Pusat Kajian Perlindungan Anak (PUSKAPA) Universitas Indonesia mencatat ada 40 juta anak Indonesia yang lahir tanpa catatan sipil, sehingga mereka tidak memiliki identitas hukum dan kesulitan mengakses aneka layanan dasar.

Studi tersebut didukung oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia melalui Australia Indonesia Partnership-Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (AIP-KOMPAK).

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas pun turut menyosialisasikan hasil studi tersebut, yang bertajuk “Menemukan, Mencatat, Melayani: Kelahiran dan Kematian di Indonesia”.

Studi ini dilakukan di Aceh, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan. Tujuan studi yakni untuk mendiskusikan tindak lanjut hasil studi dalam rangka melembagakan identitas hukum dan sistem Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati (Civil Registration and Vital Statistics/CRVS) pada layanan dasar.

Studi ini sejalan dengan prioritas Pemerintah Indonesia yang menjadikan pencatatan sipil sebagai bagian dalam strategi pengurangan kemiskinan. Studi ini juga sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia di tingkat regional dalam Asia-Pacific CRVS Decade 2024, dan di tingkat global dalam Sustainable Development Goals (SDGs).

Menurut studi ini, kepemilikan identitas hukum sangat penting bagi setiap penduduk, tidak saja untuk membuktikan status sipil dan hubungan keluarga.

Namun, juga untuk melindungi berbagai hak sebagai manusia, mempermudah akses terhadap layanan dasar, serta mengurangi risiko pernikahan anak, pekerja anak, dan perdagangan manusia.

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2015, setidaknya sekitar 16,7 juta anak berusia 0-17 tahun belum memiliki akte kelahiran.

Cakupan identitas hukum yang rendah terdapat pada kelompok penduduk yang miskin dan rentan, mengakibatkan jutaan rakyat Indonesia tidak memiliki identitas hukum dan sulit mengakses berbagai layanan dasar.

Kerja Sama Antarsektor

Rahma Iryanti, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas, mengatakan bahwa diperlukan kerja sama yang kuat antar sektor, baik dari lembaga yang bertugas menyelenggarakan layanan administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan maupun sektor bantuan dan perlindungan sosial.

Menurut dia, penguatan kolaborasi secara vertikal juga diperlukan untuk memastikan tersedianya data yang akurat serta dinamis untuk perencanaan program pemerintah di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan hingga pada tingkat desa.

"Dengan sistem CRVS yang baik, maka efektivitas kebijakan dan program yang telah dibuat menjadi semakin mudah diukur oleh Pemerintah,” ujar dia melalui rilis ke Kompas.com.