JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengakui, target penerimaan perpajakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016 yang sebesar Rp 1.539,2 triliun memang sangat tidak realistis.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, walaupun target penerimaan tax amnesty tercapai 100 persen, atau diperoleh Rp 165 triliun, penerimaan perpajakan tetap diperkirakan meleset Rp 219 triliun, atau hanya mencapai Rp 1.320,2 triliun.
Sri mengatakan, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017, penerimaan negara ditargetkan sebesar Rp 1.495,9 triliun.
Ia menambahkan, target ini jika dibandingkan APBNP 2016 tentu lebih rendah. Namun, bila dibandingkan proyeksi penerimaan 2016, jelas target penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2017 itu lebih tinggi.
"Sehingga, kalau dilihat dari situ (Rp 1.320,2 triliun), target RAPBN 2017 ini masih ada kenaikan," ucap Sri dalam konferensi pers RAPBN 2017, Selasa (16/8/2016) malam.
"Pemerintah tidak menjadikan APBNP 2016 sebagai dasar penyusunan RAPBN 2017 karena APBNP 2016 memang sangat tidak realistis dari sisi ekspektasi penerimaan, bahkan kalau sudah dimasukkan penerimaan tax amnesty Rp 165 triliun," ujarnya lagi.
Dalam konferensi pers tersebut, hadir sejumlah menteri, di antaranya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang PS Brodjonegoro, yang dulu menjabat sebagai Menteri Keuangan.
Selain Bambang, hadir pula Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, serta Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.