Menteri Desa: Persoalan Ekonomi di Desa adalah Pengolahan Pasca-panen

JAKARTA, KOMPAS.com - Eko Putro Sandjojo telah resmi menjadi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (DPDTT) sejak dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 27 Juli 2016 lalu.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menggantikan Marwan Jafar, yang juga kader partai tersebut.

Menarik untuk mengetahui apa dan bagaimana program-program yang akan dijalankan oleh pria kelahiran Jakarta, 21 Mei 1965, itu selaku Menteri Desa yang baru.

Apakah Eko, mantan Direktur Utama PT Sierad Produce Tbk dan Komisaris Independen PT Central Proteina Prima Tbk ini, harus bekerja keras untuk menyesuaikan diri dengan tugas barunya?

Serta bagaimanakah Menteri Eko berencana memecahkan segala macam permasalahan desa? Misalnya, mengenai BUMDes dan pengelolaan dana desa?

Untuk mengetahui pemikiran Menteri Desa yang baru ini, simak wawancara khusus Kompas.com bersama Eko Putro Sandjojo berikut ini: 

Kompas.com (Tanya/T):  Boleh diceritakan, bagaimana proses Pak Eko bisa menjadi Menteri DPDTT?

Eko Putro Sandjojo (Jawab/J): Saya tidak tahu juga. Tahu-tahu suruh datang ke Istana. Tetapi, memang saya di tim transisi lama sama Pak Jokowi. Mungkin background saya lebih di pangan, peternakan. Saya juga tidak tahu dasar penempatan saya di sini. Ini yang pertama jadi pejabat publik.

T: Bagaimana kemudian Bapak menyesuaikan diri jadi pejabat publik? Padahal sebelumnya di korporasi?

J: Harus menyesuaikan banyak hal. Bedanya kalau di swasta lebih gampang bikin aturan (internal), tetapi sekarang sebagai pejabat publik harus sesuai undang-undang. Itu saya harus adaptasi. Kami tidak mau pejabat-pejabat kami jujur tetapi salah administrasi, malah jadi masalah. Kuncinya, kebijakan yang baik bisa dijembatani administrasi yang baik. 

T: Sebagai menteri baru, program-program apa yang akan dijalankan?

J: Tentunya kami harus meneruskan apa yang telah ditetapkan oleh penduhulu. Karena APBN setiap saat tidak bisa diubah. Kami tinggal dorong supaya penyerapan lebih cepat, supaya pemanfaatannya juga lebih tepat sasaran. 

Untuk mencapai itu kami harus libatkan semua pengaku kepentingan. Karena ada 74.754 desa, yang tidak mungkin diatasi sendiri. Setiap saya berkunjung ke lapangan, setiap desa itu unik. Jadi tidak mungkin kami tahu setiap desa kebutuhannya apa. Makanya saya libatkan Gubernur, Bupati, Camat untuk berikan masukan-masukan. 

Seperti contohnya kunjungan ke Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT) kemarin. Kami berikan entraktor. Ternyata disitu tanahnya keras, traktor tangan tidak bisa, mesti pakai traktor. Supaya kejadian itu tidak terulang lagi, makanya kami minta masukan itu.

Menurut saya, perbaikan desa itu tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Pemerintah hanya menjadi pemberi stimulus agar pemangku kepentingan di negara ini mau turun membangun desa.

Arahan Presiden, agar semua kementerian bersinergi. Misalnya, untuk membangun daerah pertanian yang tahu kan Kementerian pertanian. Konsultasi ke Menteri Pertanian, program-program apa yang belum dijalankan. 

Desa perlu juga infrastruktur untuk micro-financing, Nah itu kami kerja sama dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), supaya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)  bisa kerja sama dengan bank-bank BUMN. BUMDes bisa jadi channel link untuk menyalurkan KUR (kredit Usaha rakyat).

Kami juga akan bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM untuk mengangkat BUMDes yang sukses. Karena BUMDes yang sukses tidak perlu dinvestasi lagi.

Nah ini ada beberapa BUMdes yang sukses, akan kami jadikan model sekaligus training center. Jadi desa-desa lain bisa lihat. Kami akan kirim mereka untuk belajar, kami biayai, nantinya pulang membawa pengetahuan. Daripada kami bikin training center modulnya belum tentu cocok. 

Saya lihat di desa juga belum fokus produk-produk tertentu. Jadi desa kadang-kadang tanam bawang, kadang tanam cabe. Jadi kalau orang mau cari susah, udah mau cari bawang di desa ini udah tanam cabai. Harusnya seperti pasar Tanah Abang. seluruh dunia tahu Tanah Abang itu gudang tekstil. Jadi walaupun ruko kecil omzetnya besar, karena fokus. 

Jadi saya ingin berdayakan setiap kecamatan punya satu produk unggulan. Sehingga pengusaha-pengusaha secara ekonomi lebih feasible untuk investasi pengolahan pascapanen. Karena persoalan di desa ini pengolahan pascapanen. Waktu panen prosesnya butuh waktu, sehingga kualitas turun harganya jadi murah. 

Agar ada investasi pengolahan pasca-panen, desa harus punya skala ekonomi yang cukup. Jadi itu yang kami dorong sekarang.

Sementara itu, untuk desa-desa yang tertinggal tentunya infrastruktur dasarnya dulu yang kami bangun. 

T: Apakah program-program tersebut akan didanai oleh Dana Desa atau dana tersendiri?

J: Tidak. Dana desa itu yang berhak pemakainya adalah musyarawarah desa. Jadi kalau kami melakukan intervensi itu secara hukum salah. Tetapi kami menyadari bahwa di beberapa desa kemampuan musyawarah desa masih ada masalah. Nah itu kami kasih insentif dengan libatkan Gubernur, Bupati, Camat.

Misalnya kami kasih insestif jagung. Artinya, yang mau tanam jagung kami kasih insentif  Kredit Usaha Rakyat (KUR). Jadi orang berlomba-lomba untuk tanam jagung, tanam bawang, dan sebagainya.

T: Kementerian Desa apakah ada arahan khusus untuk melakukan pemetaan desa tersebut?

J: Kami cuma mengarahkan setiap Kecamatan harus punya produk unggulan. Produk unggulannya apa yang lebih tahu camatnya itu sendiri. Nanti bisa di bantu oleh Kementan, Kemenkop dan UKM, dan Kementerian Pariwisata. Itu yang kami dorong. Jadi kami menjadi stimulus untuk memfasilitasi desa-desa.

T: Dari program-program tersebut, mana yang jadi program unggulan Kementerian Desa saat ini?

J: Seperti yang saya katakan tadi desa itu macam-macam, tidak bisa menentukan desa ini butuh apa. Kami tinggal dorong saja, tinggal bantu dengan pembentukan BUMDes, infrastruktur dasar, atau lainnya.

Ingat, dana untuk desa bukan dari dana desa saja tetapi juga ada dana dari Direktorat Jenderal lain yang membantu infrastruktur dasar di desa. Kalau di luar tupoksi, kami bisa minta tolong ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPERA)

T: Apakah ada program khusus untuk meningkatkan perekonomian di desa?