Sri Mulyani: Saya Akui Seluruh Tim Pajak Kewalahan...

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengakui belum maksimalnya layanan program amnesti pajak. Akibatnya, banyak anggota masyarakat yang kesulitan mencari informasi langsung mengenai program tersebut.

"Saya akui seluruh tim pajak berdasarkan yang saya dengar setiap kali bertemu memang mereka cukup kewalahan," ujar Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Kamis (25/8/2016) malam.

Menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut, ada dua tugas yang membuat para petugas kewalahan, yakni memahami UU Pengampunan Pajak dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai penjabaran teknis UU tersebut.

Sementara itu, kata dia, sambutan masyarakat terhadap program amnesti pajak sangat besar. Hal itu terbukti dari banyaknya panggilan masuk ke call center amnesti pajak hingga membeludaknya acara sosialisasi.

"Jadi ini adalah suatu waktu yang sangat kritis dan kami menyadari karena waktu diskusi dengan teman-teman di Ditjen Pajak ini tax amnesty tidak hanya berhubungan dengan 100 orang terkaya di Indonesia, tapi seluruh rakyat," kata perempuan berusia 53 tahun itu.

Ani, begitu perempuan kelahiran Lampung itu disapa, menganalogikan program amnesti pajak sebagai suatu pintu terbuka. Sebab, masyarakat yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pun bisa mengikuti program pengampunan pajak tersebut.

Meski begitu, Ani mengatakan bahwa Ditjen Pajak sudah menyiapkan diri untuk mengantisipasi eskalasi peserta amnesti pajak yang meningkat pada akhir September nanti.

Sejak awal program amnesti pajak ini dijalankan, pemerintah memprediksi dana yang deklarasikan dan repatriasi akan mencapai puncaknya pada akhir September.

"Ini berimplikasi besar ke masyakarat bahwa setiap orang tidak bisa diskriminasi ini ada pintu terbuka dan semua harus masuk ke situ," ucap mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu. (Baca: 15 Kali Telepon "Call Center" Amnesti Pajak, 15 Kali Itu Juga Sri Mulyani Gagal)