Kebijakan Kapal Asing, Alat Tangkap Cantrang dan "Transhipment" Sudah Tidak Bisa Ditawar Lagi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Zulficar M Mochtar, menegaskan bahwa kebijakan mengenai kapal asing, cantrang, dan transhipment sudah final di KKP dan tidak bisa diusik pihak lain.

Dia mengatakan hal tersebut, menindaklanjuti adanya pertemuan antara  Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dengan nelayan dan pengusaha perikanan, Senin kemarin (19/9/2016).

Zulficar mengatakan, salah satu hal yang diminta asosiasi nelayan ke Luhut adalah soal diperbolehkannya alat tangkap cantrang beroperasi. Dia menegaskan hal itu sudah tidak bisa ditawar lagi.

Hal yang sama berlaku untuk kegiatan alih muatan di tengah laut atau transhipment. “Kalau urusan kapal asing, cantrang, dan transhipment, itu sudah final di KKP,” ucap Kepala Balitbang-KP itu kepada Kompas.com, Senin malam.  

Lebih lanjut dia menjelaskan, kapal asing telah menghancurkan sendi-sendi perikanan nasional selama berpuluh-puluh tahun.

Menurut dia, alat-alat penangkap ikan tak ramah lingkungan, cantrang dan segala bentuk trawl sudah lama dilarang.

“Transhipment adalah modus utama IUU Fishing. Dan IUU Fishing ini sumber masalah. Jadi, tidak boleh lagi,” ucap Zulficar.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pihaknya tengah mempelajari masalah-masalah di sektor perikanan, dan mencari solusi jalan keluar.

Salah satu caranya, Luhut mendengar langsung masukan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk asosiasi nelayan.

Hal tersebut ia sampaikan menjawab pertanyaan tentang masalah-masalah perikanan setelah pertemuannya dengan nelayan dan pengusaha perikanan, kemarin Senin (19/9/2016).

“Kami sekarang sedang mempelajari masalah yang ada di sektor perikanan, dan sedang menelaah dan mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak,” kata Luhut melalui keterangan tertulis kepada wartawan.

Koordinasi dengan Susi

Luhut menuturkan, ia harus mendengar langsung masukan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk asosiasi nelayan. “Bukan berarti saya dengar, lantas setuju dengan masukan tersebut,” kata Luhut.

Pelaksana Tugas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu memastikan akan berdiskusi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk mencari jalan keluar masalah-masalah di sektor perikanan.

Luhut juga mengatakan, menurut nelayan dan pengusaha di sektor perikanan yang ditemuinya kemarin, mereka mendukung program pemerintah seperti pemberantasan penangkapan ikan ilegal atau IUU Fishing.

Sebagai inforamasi, sejumlah asosiasi nelayan Senin kemarin mendatangi kantor Luhut untuk membahas masalah-masalah di sektor perikanan. Pertemuan antara asosiasi nelayan dan Luhut, tanpa dihadiri Susi Pudjiastuti.