Sukses "Tax Amnesty" Minim Repatriasi dan Moneter yang Moncer

Tax amnesty masih menjadi “bintang” pembicaraan seputar topik perekonomian Indonesia dalam beberapa minggu ke belakang dan mungkin beberapa minggu ke depan.

Setiap hari, portal berita dan koran berlomba melaporkan perkembangan tax amnesty, mulai dari total harta terkini yang dilaporkan hingga konglomerat mana lagi yang tak malu-malu mengungkapkan pajak yang pernah dikemplangnya.

Menjelang berakhirnya periode pertama pengajuan tax amnesty dengan tarif termurah pada akhir September 2016, nilai harta yang dilaporkan terus melesat.

Hingga Jumat pagi tanggal 30 September 2016, jumlah harta yang dilaporkan mencapai Rp 3.195 triliun. Dana itu terdiri harta di dalam negeri sebesar Rp 2.177 triliun dan dana di luar negeri senilai Rp 1.019 triliun.

Dari total harta di luar negeri yang dilaporkan sebesar Rp 1.019 triliun, sebanyak Rp 131 triliun dibawa pulang atau direpatriasi ke Indonesia. Aset ini sebagian besar dalam bentuk instrumen keuangan.

Dari seluruh harta yang dilaporkan, pemerintah memperoleh uang tebusan sebesar Rp 79,7 triliun.

Menurut Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi, target deklarasi sebesar Rp 4.000 triliun niscaya tercapai mengingat masih banyak peserta tax amnesty yang sudah membayar uang tebusan namun belum dimasukkan dalam sistem teknologi informasi.

Target awal yang ditetapkan yakni deklarasi Rp 4.000 triliun, repatriasi Rp 1.000 triliun, dan uang tebusan Rp 165 triliun.

Lantas, apakah program tax amnesty sejauh ini dapat dikatakan sukses?

Iya, sukses, jika ukurannya adalah deklarasi harta di dalam negeri. Siapa sangka ternyata deklarasi harta dalam negeri sejauh ini sudah mencapai Rp 2.177 triliun.

Ternyata, banyak juga aset-aset di dalam negeri yang selama ini tidak terlacak oleh petugas pajak atau memang sengaja disembunyikan untuk dijadikan “sapi perahan”? entahlah.

Namun, apabila dilihat dari deklarasi aset di luar negeri dan repatriasinya, program tax amnesty masih jauh panggang dari api alias tak seperti yang diharapkan.

Sebab, dari target repatriasi sebesar Rp 1.000 triliun, realisasinya hingga kini baru sekitar Rp 131 triliun.

Selain itu, dana yang direpatriasi jauh lebih kecil dibandingkan harta WNI yang disimpan di luar negeri.

Berdasarkan data yang pernah diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani, harta WNI yang disimpan di luar negeri mencapai 250 miliar dollar AS atau sekitar Rp 3.250 triliun (kurs Rp 13.000 per dollar AS), yang sebagian besar belum dilaporkan.

Dari angka itu, 200 miliar dollar AS atau Rp 2.600 triliun disimpan di Singapura.

Aset WNI di luar negeri yang sebenarnya tentu lebih besar dari data yang diungkapkan Sri Mulyani mengingat data tersebut belum memperhitungkan aset yang diinvestasikan melalui perusahaan cangkang atau special purpose vehicle (SPV).

Benarkah bank Singapura mendukung?

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, saat menjabat Menteri Keuangan bahkan pernah mengungkapkan ada sekitar 6.519 WNI yang menyimpan kekayaannya di luar negeri senilai total Rp 4.000 triliun, yang sebagian besar belum dilaporkan.

Artinya, jika dibandingkan harta WNI di luar negeri, nilai yang dilaporkan dalam rangka tax amnesty hanya sekitar 25 persen. Sementara yang direpatriasi hanya sekitar 3,3 persen.

Pemerintah Singapura, otoritas moneter Singapura (Monetary Authority of Singapore/MAS), dan bank-bank Singapura yang yang buka cabang di Indonesia seperti Bank UOB, Bank DBS, Bank OCBC telah menyatakan mendukung tax amnesty. Namun faktanya, duit yang mengalir dari Singapura ke Indonesia masih sedikit.

Kita tak paham makna “mendukung” dari mereka. Namun memang tak masuk akal apabila mereka rela membangkrutkan diri dengan mendorong para nasabah WNI mereka memindahkan dananya dari Singapura ke Indonesia.

Ya, tentu saja perekonomian Singapura akan jatuh apabila terjadi repatriasi besar-besaran. Sebab, dana WNI yang disimpan di Singapura sangat berpengaruh signifikan terhadap perekonomian negara tersebut.

Dana WP Indonesia yang disimpan di Singapura minimal sebesar Rp 2.600 triliun baik yang telah dilaporkan maupun yang belum dilaporkan.

Jumlah tersebut sekitar 50 persen dari total simpanan yang ada di perbankan Singapura yang mencapai Rp 5.300 triliun. Dapat dibayangkan bagaimana keringnya likuiditas di Singapura apabila para WNI menarik dananya ke Indonesia.

Justru yang kentara bukanlah “dukungan”, melainkan sebaliknya. Karena itu harus diakui, upaya-upaya Singapura untuk mencegah repatriasi dana-dana WNI bisa dikatakan cukup berhasil.