Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Program Transmigrasi Dorong Ketahanan Pangan Nasional

Kompas.com - 30/09/2016, 22:07 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Program transmigrasi yang telah berlangsung selama puluhan tahun terbukti mampu mendukung ketersediaan pangan di Indonesia.

Program transmigrasi memberikan kontribusi produksi padi sekitar 8,4 juta ton gabah kering giling per tahun dari areal persawahan yang dikelola transmigran.

Selain itu, berkat transmigrasi, ada 50 kawasan sebagai sentra kelapa sawit di kawasan transmigrasi.

Demikian dikatakan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sanjoyo dalam diskusi mengenai transmigrasi Jumat (30/9/2016) di Yogyakarta.

Menurut Eko, produksi pangan di kawasan transmigrasi juga dikembangkan dengan integrasi hulu-hilir melalui industrialisasi.

Di kawasan transmigrasi, masih tersedia 3,38 juta hektar lahan yang berpotensi untuk pengembangan pangan dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional.

Selama kurun waktu 66 tahun pelaksanaan program transmigrasi di Indonesia, setidaknya sekitar 8,8 juta orang transmigran telah merasakan manfaat transmigrasi.

Para transmigran memperoleh secara langsung peluang kerja di daerah baru dan akhirnya berhasil meningkatkan kesejahteraannya ketingkat yang lebih baik.

Transmigrasi juga menciptakan pusat pertumbuhan baru dengan dibangunnya 3.608 lokasi permukiman transmigrasi.

Kawasan transmigrasi kini  telah berkembang menjadi 1.183 desa baru, 385 desa berkembang menjadi Ibukota Kecamatan, 104 desa berkembang menjadi Ibukota Kabupaten baru dengan 2 di antaranya menjadi Ibukota Provinsi, yakni  Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Kalimantan Utara.

Dalam kesempatan yang sama, Ekonom Sri Edi Swasono menyebutkan bahwa krisis pangan yang terjadi di Indonesia belakangan ini akibat dari kelalaian pemerintah terhadap eksistensi program transmigrasi sejak tahun 1998.

Menurut Sri Edi, revitalisasi program transmigrasi akan dapat membantu mengatasi krisis pangan.

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pasokan Gas Alami 'Natural Decline', Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Pasokan Gas Alami "Natural Decline", Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Whats New
BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Whats New
Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Work Smart
Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Whats New
Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Whats New
Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Whats New
Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Whats New
Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Whats New
Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Whats New
Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Whats New
Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Whats New
MJEE Pasok Lift dan Eskalator untuk Istana Negara, Kantor Kementerian hingga Rusun ASN di IKN

MJEE Pasok Lift dan Eskalator untuk Istana Negara, Kantor Kementerian hingga Rusun ASN di IKN

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com