Sumber Penerimaan Negara Jadi Tantangan Ekonomi Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Dunia dalam laporan terkininya yang bertajuk Laporan Perkembangan Ekonomi Asia Timur dan Pasifik menyatakan sumber penerimaan negara menjadi tantangan signifikan bagi Indonesia. Beberapa sumber penerimaan dipandang Bank Dunia masih lemah.

"Penerimaan dari sumber daya alam diproyeksikan terkontraksi pada 2016 dan penerimaan pajak masih tetap lemah, meskipun setelah adanya penghitungan terkait kondisi makroekonomi yang kurang menguntungkan", ujar Bank Dunia dalam laporannya, Rabu (5/10/2016).

Pada Juni 2016 lalu, pemerintah merevisi anggaran 2016. Akan tetapi, pemerintah juga memasang target yang tinggi dari pelaksanaan program pengampunan pajak atau tax amnesty yang berlangsung selama sembilan bulan.

Kemudian, pada bulan Juli 2016, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan pemangkasan anggaran dan ekspansi defisit fiskal menjadi 2,5 persen dari PDB.

Penyesuaian anggaran itu, kata Bank Dunia, sebagian besar terjadi di belanja publik, khususnya infrastruktur dan telah membatasi efektivitas kebijakan fiskal dalam mendukung pertumbuhan.

"Karena itu, RAPBN 2017 yang diajukan kepada parlemen pada pertengahan Agustus 2016 yang termasuk target penerimaan yang lebih pruden adalah langkah penting dalam memperbaiki rencana dan eksekusi fiskal," ungkap Bank Dunia.

Terkait pangan, Bank Dunia menyoroti kondisi kekeringan karena El Nino yang menyebabkan tertundanya masa tanam padi tahun 2016. Adapun La Nina diprediksi bakal menunda masa panen periode kedua.

Kondisi tersebut dapat berpengaruh pada produksi meski efeknya belum diketahui. Namun, upaya stabilitas harga beras membuat inflasi dari komponen itu tetap rendah sepanjang semester I 2016.

"Inflasi pangan untuk komoditas pangan lainnya tetap tinggi seperti tahun-tahun sebelumnya, merefleksikan kesempatan untuk melanjutkan kebijakan harga secara efektif ke area lainnya," ujar Bank Dunia.